Modus Kredit Fiktif jadi Ladang Korupsi BUMD

JABAREKPRES – Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Karawang dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Intan Jabar di Kabupaten Garut tengah bermasalah dengan hukum.

Kedua BUMD Keuangan itu mengalami kerugian puluhan miliar rupiah dan kasusnya saat ini sedang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) akibat kredit fiktif.

Sekretaris Daerah Setiawan Wangsaatmaja mengakui, keberadaan BUMD tersebut terlibat dalam penyaluran kredit fiktif.

Hal ini jadi pertanyaan bagi kalangan dewan mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Biro BUMD Investasi dan Asset (BIA).

Setiawan menegaskan, saat ini kedua BUMD keuangan itu sedang dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Meski begitu, Setiawan mengklaim ada beberapa BUMD Non Keuangan yang masuk kategori sehat.

‘’PT Migas Utama Jabar (MGU), PT Agronesia, dan PT Tirta Gemah Ripah, kondisinya sehat,’’ ujar Setiawan ketika memberikan sambutan pada sindang paripurna DPRD Jabar dengan agenda sidang menjawab pendapat fraksi belum lama ini.

Setiawan mengungkapkan pada APBD 2022 lalu, sejumlah BUMD telah diberikan suntikan modal melalui penyertaan modal.

BUMD yang kembali diberikan modal itu di antaranya bank bjb dengan nilai Rp 402 miliar.

Selain itu ada BUMD yang konsen mengurus distribusi air yaitu PT Tirta Gemah Ripah yang disuntik sebesar Rp 22 miliar.

BUMD yang membidangi infrastruktur PT Jasa Sarana juga kebagian kue dengan disuntik modal sebesar Rp 60 miliar.

Kemudian BUMD yang konsen di sektor kepariwisataan PD Jasa dan Kepariwisataan juga diberikan Rp 14,1 miliar.

Selain itu ada BUMD yang khusus memberikan kredit jaminan kerja yaitu PT Jamkrida Jabar kebagian Rp 50 miliar.

Sedangkan BUMD yang konsen mengurus masalah pertanian dan distribusi pangan PT Agro Jabar kebagian penyertaan modal sebesar Rp 12,9 miliar.

Menanggapi pendapat Fraksi pada sidang paripurna lalu, Setiawan mengaku, Pemprov Jabar sependapat kinerja BUMD perlu dioptimalkan.

Selain itu, Setiawan juga akan melakukan evaluasi kinerja dan mendorong kemitraan dan pembinaan.

‘’Salah satunya melalui efisiensi dan restrukturisasi SDM,’’ ucap Setiawan. (son/yan).

 

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan