72 Persen Masyarakat Terima Politik Uang, KPK Gagas Hajar Serangan Fajar!

JABAREKSPRES – KPK menggagas program hajar serangan fajar berupa politik uang diprediksi masih akan terjadi pada Pemilu 2024 nanti.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana mengatakan, untuk mengatisipasi adanya politik uang atau money politik KPK menginisiasi program ‘Hajar serangan fajar’.

Program ini dibuat karena berdasarkan data hasil kajian yang dilakukan tahun 2018 terungkap data yang menyatakan 95 persen menjatuhkan pilihan karena melihat uang.

‘’Selain itu 72,4 persen karena melihat di media sosial, dan 69,6 persen tertarik karena popularitas,’’ ujar Wawan dalam keterangan dikutip dari KPK go.id.

Hasil temuan itu, dikuatkan oleh kajian Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), dimana praktik politik uang telah membudaya.

Politik uang telang mengkonstruksi demokrasi akibatnya biaya politik membengkak.

Kondisi ini juga menjadi celah rawan bagi para calon peserta pemilu untuk bermain kotor. Bahkan sampai cari sumber dana yang tidak baik.

Selain itu, berdasarkan hasil survei LIPI terhadap Pemilu pada 2019 mencatat bahwa 47,4 persen masyarakat membenarkan adanya politik uang.

Mirisnya 46,7 persen diantaranya menyebut bahwa politik uang adalah hal wajar.

Fakta ini sangat ironis, sebab jika sosok yang dipilih tidak berintegritas maka bisa dipastikan kebijakan yang akan diambil kelak akan jauh dari harapan masyarakat.

Wawan mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian KPK Saat ini, sebanyak 72 persen pemilih menerima politik uang.

Setelah dibedah sebanyak 82 persen penerimanya adalah perempuan dengan rentang usia di atas 35 tahun.

Faktor terbesar perempuan menerima politik uang tersebut karena faktor ekonomi.

‘’kaum perempuan ini permisif terhadap sanksi, dan tidak tahu tentang politik uang itu sangat dilarang,’’ kata dia.

Wawan membeberkan, politik uang ini biasanya lebih populer dengan istilah ‘Serangan Fajar’.

‘’Perbuatan ini merupakantindak pidana yang memicu terjadinya korupsi,” tegas Wawan.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, program ‘Hajar Serangan Fajar’ akan terus disosialiasikan ke berbagai daerah.

Program ini adalah seruan kepada seluruh masyarakat untuk menolak adanya politik uang dari konstentan pemilu.

Firli menilai, pemilu 2024 merupakan hajat demokrasi lima tahunan yang akan menentukan masa depan masyarakat.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan