JABAREKSPRES – Pidato Politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengungkapkan berbagai permasalahan pembangunan di Indonesia mendapat banyak respon dari para kader partai.
DPD Partai Demokrat Jawa Barat sendiri dengan antusias melaksanakan nonton bareng (nobar) untuk mendengarkan pidato Ketua Umum Partai demokrat itu.
Dengan bahasa yang tegas dan lugas, AHY memaparkan beberapa kritikan atas pelaksanaan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
AHY mengungkap lima klaster permasalahan Indonesia dalam pidato politiknya. Kelima klaster itu adalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia dan lingkungan hidup, hukum dan keadilan, demokrasi dan kebebasan rakyat, serta tata negara dan etika pemerintahan.
Dalam pidatonya AHY mengkritik tajam mengenai jumlah utang pemerintah dan BUMN yang kian membengkak.
“”Jumlah utang pemerintah pada 2022 lalu sebesar Rp 7.000 triliun lebih dengan bunga per tahun mencapat Rp 400 triliun,’’ ujar AHY.
Menurut AHY, utang yang dimiliki pemerintah dan BUMN ini tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia.
Pemerintah Presiden Joko Widodo kurang mengambil peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dikisaran 5 persen saja.
‘’Ini jauh dari janji yang mengingikan target pertumbuhan ekonomi bisa menyentuh 7 persen,’’ kata AHY dalam pidato politiknya yang disiarkan secara langsung pada Sabtu, Malam, (15/5).
Putra pertama Susilo Bambang Yudhoyono itu menilai, program-program untuk kesejahteraan masyarakat masih sangat kurang. Sehingga, banyak mengakibatkan terjadi ketimpangan ekonomi.
Pemerintah terlalu sibuk dalam mengembangkan infrastrutur yang memiliki porsi anggaran lebih besar.
Menanggapi respon Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Anton Sukartono Suratto menegaskan, dalam pidatonya AHY memberikan apreasiasi atas kerja keras pemerintah selama ini.
Namun, apa yang dilakukan oleh pemerintahan presiden Joko Widodo belum memberikan dampak pada kemajuan perekonomian masyarakat.
Menurut AHY, program pro rakya seharusnya menjadi prioritas untuk terus ditingkatkan.
Hal ini telah dilakukan pada era zama pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah menginisiasi berbagai program bantuan untuk rakyat.
‘’Program pro rakyat era SBY seperti PNPM, KUR, atau BLT yang harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan,’’ ujar AHY.
