BANDUNG – Wakil Rektor Universitas Pasundan, Muhammad Budiana memberikan pandangannya terhadap istilah people power yang tengah ramai, terlebih telah adanya seruan dari masyarakat yang mengatasnamakan koalisi people power Indonesia.
Menurut Budiana, people power haruslah memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan atau elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut.
“Yang saya maksudkan, dalam konteks masyarakat sedang dipimpin terutama ketika kondisi masyarakat yang sedang ada dalam pola kepemimpinan yang tidak demokratis atau totaliter, sehingga mengakibatkan banyak hak rakyat/warga yang tak diperhatikan,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (6/7/2023).
Baca Juga:TB Hasanuddin: Tak Bisa Memakzulkan Presiden Dengan Unjuk RasaTB Hasanuddin Desak Menhan Hentikan Pembelian Jet Tempur Bekas
Apalagi, lanjutnya, bila berada pada rezim yang tengah berkuasa melakukan tindakan represif terhadap kehidupan masyarakatnya.
“Saya kira wajah kepemimpinan seperti itu harus terpaksa dihadapi oleh sebuah gerakan kekuatan masyarakat. Tapi, alasan apa untuk people power sekarang? Apakah rezim sekarang totaliter atau tak demokratis? Saya kira (rezim) sekarang sangat demokratis,” ucapnya.
Berkaca pada era orde baru, katanya, warga atau aktivis mengkritisi orba justru dilakukan tindakan yang cenderung melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun, era saat ini orang bisa dengan bebas mengkritik, termasuk anggota DPR atau parlemen, semisal Fahri Hamzah atau Fadli Zon.
“Fahri Hamzah saja bebas kritik sampai dia tak terpilih kembali anggota dewan, tapi apakah dia tak mendapat perlakuan adil dari pemerintahan Jokowi? Kan tidak,” katanya.
Sebelumnya, beredar informasi dari koalisi people power Indonesia yang hendak melakukan aksi damai pada Jumat (7/7/2023), bertempat di Gedung DPRD Jabar pukul 13.00 WIB. (*)