JABAR EKSPRES- Penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuai kritikan dari berbagai pihak, terutama orang tua siswa.
Sistem ini dianggap tidak adil, lantaran bisa membuat anak dengan nilai tinggi tidak masuk ke sekolah yang diinginkan, karena kalah dengan anak yang alamatnya lebih dekat.
Sebenarnya, sistem zonasi awalnya dibuat sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dengan mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan di sistem persekolahan.
Adanya ketimpangan antara sekolah yang dianggap sebagai sekolah unggul atau favorit dengan sekolah yang dianggap tidak unggul, membuat sistem zonasi digarap sebagai solusi untuk menghilangkan anggapan itu.
Namun, sistem ini menuai banyak kontra karena memiliki banyak permasalahan.
Salah satu permasalahan utama dari sistem ini adalah jumlah sekolah yang tidak merata di seluruh daerah.
Oleh karena itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sampai meminta Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk tidak menyamaratakan sistem zonasi di setiap daerah.
Tidak hanya PGRI, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo juga mengomentari dan mengusulkan pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali penerapan sistem zonasi.
la menilai penerapan zonasi tidak berpengaruh pada peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan dan justru menimbulkan persoalan yang banyak dan kompleks.
Karena sistem ini, banyak orang tua calon siswa yang rela memindahkan alamat Kartu Keluarga (KK) ke zona sekolah yang hendak didaftar agar sang anak bisa masuk sekolah tersebut.
Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa sistem PPDB ini masih banyak celah. Jalur zonasi masih bisa dicurangi dengan pemalsuan titik maps agar rumah lebih dekat dengan jarak sekolah.
Berikut adalah Tanggapan Netizen yang sudah kami kutip dari media twitter.
“Ending sistem zonasi itu mengisi yg kurang sambil mengurangi yg lebih”
“Harusnya ya diratakan juga fasilitas sekolah negeri, guru diatur ulang dicarikan sekolah yg dekat rumah juga, sampai masyarakat yakin benar”
“benar tidak ada sekolah negeri favorit”
“Zonasi per kota atau kecamatan atau Reyon kemudian diadu pakai nilai Ujian Nasionalnya, masak sekolah nggak ada Ujian Nasionalnya.Belajar gak belajar ya anaknya santal saja karena merasa dekat sama sekolah.yg jauh melongo.Blank Spot kurangi.Kok masih mending Zaman Orde Baru”
