JABAR EKSPRES – Peringatan 27 tahun Reformasi kembali digaungkan oleh Komite 21 Mei dengan menggelar aksi di Kota Bandung. Dalam pernyataannya, mereka menilai bahwa sejumlah agenda reformasi belum sepenuhnya terealisasi dan justru menunjukkan gejala kebangkitan rezim Orde Baru.
“27 tahun yang lalu, kita memperingati tumbangnya rezim otoriter. Tapi hari ini, praktik ekonomi politik Orde Baru masih berlangsung,” kata Kevin Suhendra, perwakilan Komite 21 Mei di lokasi aksi, pada Rabu (21/5).
Dia menyebut militerisasi di ruang sipil, konflik agraria, serta pelanggaran kebebasan berpendapat sebagai bentuk kemunduran dari cita-cita reformasi.
Baca Juga:Proyek Perumahan di Desa Mekarbakti Diduga Belum Kantongi Izin, Satpol PP Sumedang Lakukan PemeriksaanSekolah Swasta Harap Rencana Pembangunan USB Ditinjau Ulang
Komite yang terdiri dari mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil itu menyoroti sejumlah persoalan struktural yang dianggap sebagai warisan Orde Baru, termasuk konflik agraria di Sukahaji, Cicalengka, dan SMA Negeri 1 Bandung.
Mereka juga mengkritik kembalinya tokoh-tokoh era Orde Baru ke lingkar kekuasaan.
Selain menyampaikan orasi, massa aksi membagikan selebaran berjudul “27 Tahun Reformasi: Lawan Kebangkitan Orde Baru!” yang merinci daftar pelanggaran HAM berat pada masa Orde Baru, seperti pembantaian 1965, Tragedi Trisakti, dan penculikan aktivis.
Selebaran itu juga menuntut dihapusnya komando teritorial, pengadilan HAM untuk pelaku pelanggaran berat, hingga pencabutan anggaran TNI dan Polri untuk sektor di luar pertahanan.
“Ini bentuk kampanye dan pendidikan politik agar generasi muda tidak lupa pada sejarah represif Orde Baru,” ujar Kevin.
Aksi yang dilakukan bertepatan dengan Hari Kejatuhan Soeharto itu ditutup dengan seruan untuk terus menghidupkan agenda-agenda reformasi melalui diskusi publik dan pengorganisasian di kampus maupun ruang terbuka.