JABAR EKSPRES – Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jabar Ade Hendriana berharap agar kebijakan pembangunan pendidikan di Jawa Barat tidak negeri sentris. Salah satunya dengan meninjau ulang rencana program pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
Ade menuturkan, ide membangun Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehab kelas bagi sekolah negeri dinilai bukan solusi yang adil. Kebijakan itu akan justru mematikan sekolah swasta di Jabar.
Ade menjabarkan, rencananya Pemprov bakal sekitar 16 USB. Lalu 776 RKB dan merehab 207 ruang kelas SMA, SMK, SLB Negeri.
Baca Juga:Lindungi para Pekerja, Menaker Terbitkan SE Larangan Penahanan IjazahJalin Kerja Sama dengan Boeing, BUMN Jajaki Penambahan Armada Pesawat untuk Garuda
“Program tersebut artinya akan menampung sekitar 70 ribu peserta didik kalau dari segi SMA. Lalu kalau SMK akan lebih banyak lagi,” bebernya, Rabu (21/5).
Besarnya angka serapan sekolah negeri itu akan membuat sekolah swasta terdampak. Belum lagi bakal ada pembangunan sekolah rakyat.
Ade menyarankan bahwa sebaiknya Pemprov menggandeng sekolah swasta. Kemitraan ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik, terutama yang kurang mampu atau tidak diterima di sekolah negeri.
“Dalam teori, pemerintah memang diwajibkan memberi perlakuan yang sama terhadap sekolah swasta maupun negeri. Tapi dalam praktik, sering terjadi ketimpangan,” cetusnya.
Karenanya, Ade berharap agar Gubernur Dedi Mulyadi meninjau ulang rencana pembangunan USB hingga rehab sekolah negeri itu.
“Kalaupun ada program tersebut sekolah swasta agar diperhatikan. Jadi ada porsi 60 persen negeri dan 40 persen swasta,” cetusnya.
Harapan lain adalah terkait kucuran BPMU kepada sekolah swasta. Ia ingin nilainya bisa ditingkatkan di 2026. Dari nilai Rp 600 ribu menjadi Rp 1 – 2 juta.(son)