Dalam hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumiati mengungkapkan, proporsi anggaran untuk KLA terhadap APBD sebesar 22,87 persen atau setara 1,3 miliar. Tak lupa suara anak pun direalisasikan lewat beberapa program.
“Persentase anak yang diregistrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran pada 2021 sebanyak 95,27 persen. Lalu pada tahun 2022 meningkat menjadi 97,01 persen,” ungkap Uum.
Selain itu, pihaknya tengah merealisasikan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) dengan menunjuk 80 puskesmas di Kota Bandung, yang diantaranya Puskesmas Garuda dan RS Kiwari yang tengah menuju standarisasi pelayanan ramah anak.
Selain itu Kepala DP3AKB Jawa Barat Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menjelaskan, terkait hasil verifikasi yang menyatakan bahwa Kota Bandung masih dalam kategori Madya dikarenakan kurangnya evidence Hasil VLH yang belum optimal. Untuk menyentuh kategori Nindya tentunya hal ini harus ditingkatkan oleh pemerintah.
“Tahun 2022 Kota Bandung sudah memperoleh predikat tertinggi yakni Nindya mencapai 980,90 poin. Kami berharap Kota Bandung bisa melengkapi evidence yang ada,” kata Kim. (Mg1)
