JABAR EKSPRES – Kepercayaan masyarakat menjadi pekerjaan rumah besar bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tasikmalaya. Citra yang masih kerap dipandang negatif harus dijawab dengan pembenahan tata kelola, terutama dalam hal transparansi keuangan, profesionalisme pengelola, hingga pengembangan usaha yang benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, menegaskan bahwa BUMDes tidak boleh hanya sebatas ada secara kelembagaan. Lebih dari itu, keberadaannya harus mampu menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Hal tersebut disampaikan Asep saat menerima audiensi Forum BUMDes Kabupaten Tasikmalaya di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya. Dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026), ia mengakui bahwa citra BUMDes di tengah masyarakat masih lebih banyak diwarnai penilaian negatif.
Baca Juga:BPBD Tasikmalaya: Ada 117 Bencana Selama Oktober, Kekeringan Masih MendominasiSiap Bersaksi di Sidang Roy Suryo Cs, Jokowi Bawa Dokumen Ijazah Asli ke PN Jakarta Timur
Padahal, sejumlah BUMDes telah membuktikan mampu berkembang secara mandiri, menjalankan usaha produktif, bahkan menghasilkan pendapatan bagi desa.
Menurut Asep, keberhasilan BUMDes tersebut seharusnya menjadi referensi bagi pengelola lainnya untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan mengembangkan usaha secara lebih serius.
“Saat audiensi saya sampaikan bahwa citra BUMDes relatif banyak negatifnya daripada positifnya. Namun, yang positif dan sudah mandiri hingga menghasilkan PADes juga ada. Seharusnya BUMDes yang lain belajar ke situ,” ujarnya.
Salah satu persoalan mendasar yang harus segera dibenahi adalah transparansi keuangan. Asep meminta seluruh BUMDes memiliki laporan keuangan yang lengkap, tertib, dan dapat diakses masyarakat.
Bahkan, Pemkab Tasikmalaya berencana mendorong publikasi kinerja BUMDes melalui platform program Desa Naik Kelas yang terintegrasi dengan website resmi masing-masing desa.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan unit usaha BUMDes, tetapi juga dapat memantau perkembangan bisnis, kondisi keuangan, hingga kontribusinya terhadap pendapatan desa.
“Harus lengkap dengan laporan keuangannya dan terbuka. Tidak bisa zaman sekarang ditutup-tutupi. Pemerintah kabupaten saja penerimaan dan penggunaan pajaknya dibuka setiap saat. BUMDes pun harus mempersiapkan diri seperti itu,” tegasnya.
Baca Juga:Personel TNI AL Bergerak ke Jakarta, Ini Penjelasan Resmi KadispenalPGN Perkuat Pengembangan Bisnis dan Operasional Berbasis Energi Rendah Karbon
Selain persoalan tata kelola, Asep juga mendorong BUMDes mengubah pola bisnis agar tidak terus berkutat pada usaha konvensional. Pemanfaatan teknologi digital dan platform e-commerce dinilai penting untuk memperluas pemasaran produk unggulan desa.