JABAR EKSPRES – Maraknya pelaksanaan wisuda yang digelar satuan pendidikan mulai di tingkat sekolah dasar hingga menengah atas terus memunculkan pro kontra antar wali murid.
Tak sedikit orang tua murid yang mengeluhkan kegiatan wisuda tersebut, lantaran adanya sejumlah kutipan iuran khusus dalam setiap pelaksanaannya.
Menyikapi hal itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor belum dapat mengambil peran mendalam alias masih angkat tangan.
Kepala Disdik Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto mengatakan, terkait banyaknya keluhan yang terjadi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk kegiatan wisuda di tahun berikutnya, dengan mengacu regulasi yang akan hadir kedepanya.
Menurutnya, pelaksanaan wisuda itu masih bersifat opsional dari setiap masing-masing sekolah. Dengan banyaknya keluhan yang masuk ke pusat, dipastikan pemerintah pusat akan mengeluarkan regulasi untuk wisuda secara nasional yang bisa dijadikan dasar bagi daerah untuk diikuti bersama.
“Kita saat ini tidak bisa melarang karena sudah di hari H,” ungkapnya saat dihubungi JabarEkspres.com pada Rabu, 21 Juni 2023.
Dalam penelusurannya, Ia mengaku, pihak sekolah menyampaikan beragam alasan untuk menggelar kegiatan yang disebut-sebut sebagai ajang perpisahan tersebut.
Pola yang dilakukan pihak komite sekolah untuk acara wisuda itu juga terbilang terorganisir. Bahkan ada yang sudah dikoordinir dari awal dengan cara dicicil
“Ada yang disubsidi dan lain sebagainya. Jadi dari orang tua dan komite sudah bersepakat. Dan ternyata dari setiap sekolah berbeda-beda,” kata Sudjatmiko.
Dengan begitu, pihaknya mengimbau pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan wisuda itu untuk tidak memberatkan orang tua khususnya wali murid yang tergolong belum berkecukupan.
Hal ini mengingat wisuda bukan bagian dari kalender akademik dan tentu pembiayaan tidak dialokasikan dari sekolah.
“Maksudnya, tempat tidak harus di hotel atau gedung yang mahal, disarankan disekolah masing-masing. Wisuda memiliki makna tergantung bagaimana mengemas acaranya dengan baik, dimanapun bisa dilakukan,” serunya.
“Untuk saat ini, memang Dinas belum dapat secara tegas untuk melarang. Namun tentu untuk kedepanya kita himbau untuk dilaksanakan secara sederhana saja di satuan pendidikan yang paling penting bermakna,” tutup Sujatmiko.
