JABAR EKSPRES – Satu persatu pejabat korup dibersihkan dari pemerintahan Indonesia, yang terbaru Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan status Johnny G Plate menteri Kominfo dari seorang saksi menjadi seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang terkait penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G.
Hal ini telah dikonfirmasi melalui konferensi pers di kejagung pada pagi tadi Rabu 17 Mei 2023.
“Pada hari ini kami dari Direktorat Penyidikan Kejagung telah melakukan pemanggilan kembali saudara JP selaku saksi utk yg ketiga kalinya. Adapun pemeriksaan hari ini tentunya adalah untuk pendalaman dua pemeriksaan terdahulu” Ujar Dirdik
“Berdasarkan hasil pemeriksaan pd hari ini setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa ybs diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4g paket 12 3 4 dan 5”
“Atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status ybs dari saksi menjadi tersangka.” Lanjutnya
Kerugian Negara Sebesar Rp8 T
Dalam kesempatan konferensi pers yang berlangsung, Direktur Diri Dikti juga turut mengungkapkan besarnya kerugian yang dialami negara akibat korupsi yang terjadi pada proyek ini.
“Menyikapi hasil perhitungan kerugian negara yang telah kami sampaikan beberapa hari yang lalu, kasus ini telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah.”
Hingga saat ini, Kejaksaan Agung menyatakan komitmennya untuk terus menggali informasi secara mendalam terkait kasus ini hingga diselesaikan dengan tuntas.
“Sebagai lembaga kejaksaan, kami mempunyai kewajiban untuk mengawal jalannya proyek ini hingga selesai. Hal ini bertujuan agar program pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara luas, termasuk masyarakat yang berada dalam lapisan ekonomi rendah, dapat berjalan dengan baik,” ungkap Ketut dari Kejaksaan Agung.
Namun demikian, proyek BTS ini merupakan proyek yang memiliki strategi penting dari pemerintah demi kemaslahatan seluruh rakyat.
Maka dari itu, proyek ini dijalankan secara merata mulai dari daerah pusat hingga daerah terpencil, sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dengan adil.
