Dua Nama Calon Kadis PUPR dan Diarpus Kota Bogor Ditetapkan Besok, Ini Kandidatnya

JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor Bima Arya dan wakilnya Dedie A Rachim segera menetapkan pilihannya terhadap tiga orang kandidat yang bakal mengisi kursi jabatan kepala atau pimpinan di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus).

“Insya Allah tanggal 10 Maret 2023 sudah ada keputusan siapa nama yang terpilih,” kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dikutip Kamis, 9 Maret 2023.

Dirinya mengaku, sudah mengantongi dua nama dari enam nama yang sudah dinyatakan lolos mengikuti serangkaian uji kompetensi open bidding atau lelang jabatan untuk kekosongan di dua dinas tersebut.

Menurutnya, para pejabat yang terpilih merupakan orang-orang yang dianggap memiliki loyalitas dan integritas.

“Untuk hasilnya semua bagus. Semua pintar-pintar, nilainya semua akademis bagus. Potensi bagus dan psikologi bagus. Alhamdulillah pejabat di OPD Kota Bogor itu hebat-hebat,” bangganya.

BACA JUGA: Dorong Pemilu 2024 Sukses, Bima Arya dan KPU Tekankan Empat Hal

Diketahui, tiga nama yang dibidik untuk mengisi kursi pada DPUPR di antaranya, M. Hutri yang menjabat Kabid Perumahan dan Pemukiman pada Disperumkim, Sekertaris DPUPR Rena Da Frina dan Kabag Umum Setda Kota Bogor Yadi Cahyadi.

Sementara itu untuk Diarpus di antaranya, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lia Kania Dewi, Kabag Abang Setda Kota Bogor Tyas Ajeng Fitriani Prihandari dan Kabag Prokompim Setda Kota Bogor Rudiyana.

Dedie mengaku, pihaknya sudah memanggil sekaligus melakukan wawancara terhadap enam orang atau kandidat di tiga besar tersebut.

“Setelah proses wawancara selesai, hasilnya langsung diajukan ke KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) KASN, tentunya hasilnya keputusan dari pimpinan,” sebutnya.

Mantan Pejabat KPK itu membeberkan, terkait kriteria pilihan wali kota dan dirinya, sejak awal open bidding dibuka Wali Kota Bogor Bima Arya sudah menyampaikan.

Selain memiliki loyalitas dan integritas yang tinggi, kata dia, para pimpinan jelas menginginkan pimpinan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menonjolkan kapasitas, kualitas dan potensi serta kompetensinya.

“Jadi harus punya loyalitas, kepada siapa? Ya pimpinan yaitu pak wali. Jadi banyak persoalan di lapangan yang menjadi perhatian pimpinan. Misalkan begini, ada jalan berlubang di Tajur, masyarakat mengadu kepada pak wali. Tentunya tidak bisa kan pak wali bawa-bawa aspal. Pak wali pasti memerintahkan kepala dinas, maksudnya pak wali ingin kepala dinas ini responsif dan kemudian mencari titik-titik kompromi. Semisal mau diaspal untuk di Ciawi, ya kita prioritaskan di Tajur dahulu,” bebernya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan