Jabarekspres.com – Berdasarkan hasil kajian Diskominfo Kabupaten Bandung sejak 2020 hingga 2021 ada beberapa titik blank spot yang tersebar di 60 desa.
Dari 60 desa blank spot tersebut, 37 desa sudah tertangani. Sementara sisanya sebanyak 23 desa rencanya bakal ditangani pada 2023 ini.
Hal itu diungkapkan, Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung Yudi Abdurrahman di Soreang, baru-baru ini.
Menurut Yudi, sejuah ini Diskominfo telah melakukan berbagai langkah kongkrit untuk menangani persoalan tersebut. Salah satunya dilakukan pada 2020.
”Di 2020 kita melakukan pilot project dengan membangun dua tower di Desa Sukanagara Kecamatan Soreang dan desa Campakamulya Kecamatan Cimaung,” ujarnya.
Kemudian, langkah selanjutnya adalah melalui pola penthahelix dengan menyesuaikan kondisi geogragis di Kabupaten Bandung, maka pihaknya melakukan beberapa komunikasi dengan sejumlah stakeholder.
”Kami berkoordinasi juga dengan PT. Telkom guna menangani beberapa desa dengan kondisi blank spot,” ucapnya.
Dia mengatakan, koordinasi dilakukan untuk meminimalisir anggaran. Sebab Pemerintah Kabupaten Bandung menyediakan anggaran dari APBD, maka akan membutuhkan cukup besar.
”Dengan koordinasi (PT. Telkom) diharapkan pemerintah tak mengeluarkan anggaran terlalu besar. Ini juga oleh pihak penyedia bisa menjadi lahan untuk mengembangkan sarana telekomunikasi dari sisi bisnis mereka,” bebernya.
Dia mengungkapkan, pada 2022 Diskominfo berkolaborasi dengan PT. Telkom untuk mengintervensi pemasangan jaringan fiber optik.
”Dari 60 desa blank spot, di tahun 2022 kita menangani 32 titik. Artinya, yang sudah ditangani sampai Desember 2022 kurang lebih 37 titik,” sebutnya.
Pastikan Tak Gunakan APBD
Selain itu, imbuh Yudi, pihaknya meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi Jabar untuk penanganan desa blankspot di 5 titik yaitu, di Desa Cipelah, Sukaresmi dan Indragiri di Kec. Rancabali serta desa Mekarsaluyu dan Desa Mekarmanik di Kec. Cimenyan.
”Sisanya sekitar 23 desa, insyaallah akan dikerjasamakan lagi dengan pihak terkait. Terutama dengan PT Telkom. Insyaallah dalam penanganannya tidak menggunakan dana APBD,” bebernya.
Melalui pola penthahelix seperti ini, Yudi menegaskan desa-desa yang masih blank spot dapat tertangani. Terutama berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.
”Saat ini internet sudah menjadi kebutuhan rutin. Baik bagi pemerintahan maupun masyarakat,” ujarnya.
Dia mengfaku langkah-langkah yang dilakukan Diskominfo dengan membangun pilot project dan bermitra dengan stakeholder terkait dipandang cocok dengan kondisi geografis Kabupaten Bandung.
