Jabarekspres – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti keputusan pemerintah melakukan impor beras 200.000 ton beras untuk mengantisipasi masalah keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, per 6 Desember 2022 cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat hanya 295.337 ton, dengan tambahan stok komersial sebanyak 198.865 ton.
Hermanto menilai, keputusan pemerintah mengimpor beras mengindikasikan ketidakberpihakan pemerintah pada petani. Selain itu, mendatangkan beras dari luar negeri sama saja menyakiti petani domestik.
“Tiba-tiba saja ada keputusan impor beras. Ini jelas, Pemerintah abai dengan pembelaan terhadap petani domestik,” ujar Hermanto kepada wartawan Jum’at (16/12).
“Padahal selama ini petani telah bersusah payah bercocok tanam secara serius mengikuti apa yang menjadi arahan Pemerintah untuk mencapai target produksi beras,” imbuhnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu pun menegaskan bahwa impor beras tersebut sangat menyakiti petani domestik.
Hermanto mengaku prihatin dengan heboh tarik ulur perbedaan data stok beras antara Kementerian Pertanian dengan Bulog dan ID Food yang berujung keputusan Pemerintah hendak impor beras.
Menurutnya, silang sengketa perbedaaan data stok beras, lanjutnya, mestinya tidak serta merta mengambil jalan pintas untuk impor.
“Pemerintah mesti kreatif dan inovatif mengembangkan sektor hulu dan hilir bidang pertanian melalui teknologi modern dan sistem data pangan yang integratif, konsolidatif dan validatif sehingga hanya satu data saja yang dimiliki Pemerintah,” papar Hermanto.
Terakhir, dia pun menegaskan kebijakan impor beras itu sangat bertentangan dengan seruan Presiden Jokowi. Terlebih, usai klaim Indonesia tak impor beras selama tiga tahun terakhir.
“Presiden menghendaki kebutuhan beras dipenuhi dari produksi dalam negeri,” tandas Hermanto.
Untuk diketahui berdasarkan data dari Kementerian Pertanian tingkat produksi beras yang diproduksi petani mengalami peningkatan. Hanya saja Bulog mengaku kesulitan menyerap beras petani karena mengalami kenaikan harga di tingkat petani.
Kondisi ini tidak lantas diambil solusinya tetapi memutuskan jalan pintas untuk mendatangkan beras dari luar negreri dengan menggunakan anggaran negara.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akhirnya mengizinkan Bulog untuk mengimpor beras dalam rangka menjaga stok beras nasional yang kondisinya sudah sangat menipis. (win/yan)
