Proyek Mall Pelayanan Publik Telan Anggaran Rp 2,5 Miliar, Lihat Kondisinya!

Bandung Barat – Proyek Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bandung Barat saat ini tengah dikerjakan pembangunannya.

Berdasarkan informasi dari Halaman LPSE Kabupaten Bandung Barat, Mall Pelayanan Publik (MPP) yang diperuntukan mengurus perizinan itu pernah mengalami gagal lelang. Sehingga harus ditender ulang pada  4 Juli 2022.

Mall Pelayanan publik Kabupaten Bandung Barat
Mall Pelayanan publik Kabupaten Bandung Barat

Sedangkan untuk nilai proyek, Gedung MPP ini menelan anggaran Rp 2,5 Miliar yang dikerjakan oleh CV Putri Mahakam Kalimasamarindo.

Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan mengatakan, keberadaan MPP ini nantinya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan perizinan. Bahkan, Layanan ini juga memiliki ruang konsultasi.

“Jadi masyarakat tidak perlu kesana kemari cukup mendatangi mall pelayanan publik nantinya.] dan urusan perizinan bisa diselesaikan,’’ ucap Hengky kepada wartawan, Jumat (16/12).

Hengky menyebutkan, MPP ditargetkan akan selesai pada 2023 mendatang. Namun agar gedung ini bisa segera berikan layanan, maka proses pembangunannya akan dimaksimalkan.

Gedung MPP ini sudah di desain ramah untuk penyandang Disabilitas dan memiliki fasilitas ruang untuk ibu menyusui.

Hengky berharap, masyarakat di Kabupaten Bandung Barat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemkab Bandung Barat

“Semakin maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tentu kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah semakin meningkat dan masyarakat Bandung Barat pun bahagia,” jelas Hengky mengakhirinya

Untuk diketahui, Gedung MPP  dibangun di gedung C, masih berada di Komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Untuk anggaran proyek MPP, berasal dari bantuan keuangan Pemprov Jabar.

Pembangunan Gedung MPP direalisasikan agar masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, nantinya dapat terpusat di dalam satu gedung.

“Dengan tempat yang terpusat seperti itu, masyarakat tidak akan bingung untuk mencari tempat (OPD) terkait lantaran berbeda-beda gedung,” ucap Hengky .

Selain itu, Hengky berharap dengan adanya MPP, maka diharapkan semakin meningkat juga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Serta harus menjadi motivasi bagi aparat sipil negeri (ASN) untuk bekerja secara maksimal melayani masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan