JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi menyiapkan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk mendukung operasional Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan transportasi massal yang diharapkan mampu mengurangi kemacetan di kawasan Bandung Raya, termasuk Kota Cimahi.
Anggaran tersebut dialokasikan melalui skema Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik. Dana itu merupakan bentuk pembiayaan bersama antara pemerintah daerah yang terlibat dalam pengembangan BRT Bandung Raya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang, mengatakan anggaran subsidi tersebut akan digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan operasional transportasi massal, mulai dari subsidi tarif penumpang, pembayaran gaji pengemudi, bahan bakar, hingga kebutuhan operasional armada.
Baca Juga:Siap Bersaksi di Sidang Roy Suryo Cs, Jokowi Bawa Dokumen Ijazah Asli ke PN Jakarta TimurPersonel TNI AL Bergerak ke Jakarta, Ini Penjelasan Resmi Kadispenal
“Ada, namanya PSO (Public Service Obligation) yaitu sharing anggaran untuk pembiayaan operasional BRT. Kota Cimahi menyiapkan sekitar Rp3 miliar,” kata Endang, Kamis (5/11/26).
Melalui kehadiran BRT Bandung Raya, Pemkot Cimahi berharap masyarakat mulai beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik. Perubahan pola mobilitas tersebut dinilai penting untuk menekan volume kendaraan di jalan sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas.
Selain menyiapkan dukungan anggaran, Pemkot Cimahi juga telah merencanakan sejumlah titik pemberhentian untuk menunjang pelayanan BRT Bandung Raya. Secara keseluruhan, terdapat 26 titik pemberhentian yang direncanakan berada di wilayah Kota Cimahi.
Namun, fasilitas pemberhentian tersebut tidak seluruhnya akan dibangun dalam bentuk halte permanen atau halte on-corridor. Sebagian titik nantinya hanya dilengkapi totem maupun rambu sebagai penanda lokasi naik dan turun penumpang.
“Kalau tidak salah di kita itu ada 26 titik, tapi tidak semuanya dalam bentuk bangunan halte. Jadi da sebagian yang berbentuk totem dan hanya rambu saja. Kalau berdasarkan rencana awal, 26 itu rinciannya 12 di jalan kota, 2 di jalan provinsi, lalu 12 di jalan nasional,” ungkap Endang.
Sementara itu, pembangunan halte on-corridor beserta fasilitas pendukung lainnya di sepanjang jalur operasional BRT Bandung Raya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Menurut Endang, pembangunan tersebut telah menjadi satu paket pekerjaan yang mencakup penyediaan halte, rambu lalu lintas, hingga marka jalan untuk mendukung kelancaran operasional transportasi massal tersebut.