BANDUNG – Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melaksanakan Rapat Kerja Persiapan Advokasi/Sengketa Pemilu dengan KPU Kabupaten/Kota se Jabar.
Ketua KPU Provinsi Jabar, Rifqi Ali Mubarok, mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan tahapan pemilu yang akan dilewati nanti, tidak menutup kemungkinan akan menghadapi sengketa disetiap tahapan yang akan dilaksanakan.
Selain itu, ia menyampaikan, rapat kerja kali ini juga merupakan sarana untuk penguatan pengawasan internal dari Divisi Hukum dan Pengawasan.
“Penguatan pengawasan internal perlu diupayakan lebih optimal, jadi pengawasan internal ini diintensifkan sebagai media kita untuk menjaga profesionalitas, integritas dan independensi.” tandas Rifqi belum lama ini.
Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Republik Indonesia Mochammad Afiffudin menyampaikan KPU di tingkat Kabupaten/Kota mulai disibukkan dengan urusan Verifikasi Administrasi yang business process datanya diberikan dari pusat.
“Masalah-masalah yang muncul di daerah ini lebih dari yang kita pikirkan. Beberapa daerah sudah menyampaikan permasalahan yang perlu segera disikapi,” katanya.
“Sehingga dengan adanya kesempatan ini kita bisa bersama-sama pikirkan mumpung masih ada di awal tahapan apa yang bisa kita introspeksikan kebijakan yang kita ambil,” tegasnya.
Diketahui, rapat ini diikuti oleh Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan 27 KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dan Kepala Subbagian Hukum dan SDM 27 KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat. (win)
