JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sepanjang Agustus, Indonesia masih mengalami capital inflow positif sebesar USD 866.1 juta.
Nilai ini menunjukan bahwa prospek pemulihan ekonomi nasional turut memberikan optimisme tersendiri bagi investor asing.
Selain itu, berbagai leading indicator telah menunjukkan bahwa pemulihan akan berlanjut dengan outlook positif.
Akan tetapi, Airlangga Hartarto mengingatkan agar tidak boleh lengah dan mengabaikan fakta bahwa risiko korupsi dan pelanggaran dalam tata kelola perusahaan seringkali meningkat pada saat krisis.
‘’Kasus suap, pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga cyber crime dipicu oleh beberapa faktor seperti iklim keuangan yang bergejolak,’’ jelas Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Jumat, (19/8).
Ketua Partai Golkar ini menilai, saat ini banyak perusahaan tengah menganalisa mitigasi risiko dan penanganan krisis, hingga meningkatnya ancaman keamanan siber seiring dengan pesatnya transformasi digital di masa pandemi.
Untuk itu, perusahaan dituntut mampu mengambil langkah-langkah mitigasi korupsi yang memadai melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam pelaporannya.
“Tata kelola yang baik berdasarkan transparansi akan menjaga keamanan nasional dan atau bahkan internasional, dan mendukung operasi bisnis,” ungkap Menko Airlangga.
Sebagai bagian dari Open Government Partnership, Pemerintah terus berupaya membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pemberantasan praktik korupsi.
Dengan begitu, akan tercipta respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan.
Melalui Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Indonesia, Pemerintah juga mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengadopsi prinsip-prinsip bersama Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara terpercaya.
‘’Sitem ini terdiri dari lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity,’’ ujarnya.
Aliran Bebas Data Secara Terpercaya tersebut juga menjadi salah satu wujud dari transformasi struktural untuk menciptakan tatanan global yang seimbang, inklusif, dan mulitilateral.
Selain itu, melalui Presidensi G20 Indonesia, Anti-Corruption Working Group (ACWG) juga akan berfokus untuk membahas peningkatan transparansi dan akuntabilitas baik untuk sektor publik maupun sektor swasta.
Terakhir, sejalan dengan Paris Agreement, Indonesia juga akan meningkatkan transparansi berbagai upaya dalam menangani dampak perubahan iklim.
