Provinsi Bisa Usulkan Pj Kepala Daerah yang Kompeten

Editor: Reporter: Erwin Mintara D. Yasa

JabarEkspres.com, BANDUNG – Pengamat pemerintahan dan politik Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan bahwa saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait pengisian dan pengangkatan Pejabat (PJ) kepala daerah.

“Kalau normalnya ada tiga tahapan. Pertama diusulkan dari Kab/Kota lalu ke provinsi. Kemudian mengusulkan yang dianggap kompeten ke Kemendagri,” kata Prof Muradi saat dihubungi Jabar Ekspres, Minggu (14/8).

Menurutnya, aturan yang disusun Kemendagri tersebut akan dibuat lebih demokratis dan transparan, sehingga masyarakat bisa mengusulkan nama calon Pj.

“Adapun di akomodir atau tidak, nanti Kemendagri yang memutuskan. Kalau saya kira prosesnya sudah berjalan,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, untuk Pj kepala daerah di kota/kab yang berpeluang biasanya kepala Dinas di tingkat provinsi. Sementara untuk Pj Gubernur diisi oleh sekda ataupun dari Kemendagri.

Mengenai diisi oleh TNI/Polri nonaktif, dia mengatakan memungkinkan. Pasalnya, sudah terlepas dari kedinasan kepolisian. “Untuk provinsi memungkinankan saja tidak menjabat TNI Polri,” tutupnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pihaknya tengah menyiapkan peraturan Mendagri atau aturan teknis penunjukkan penjabat kepala daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.