JabarEkspres.com – Kasus Brigadir J mendapatkan titik terang sekarang. Adalah Bharada E telah ditetapkan sebagai tersangka penembakan Brigadir J.
Sebelumnya telah diketahui bahwa terjadi baku tembak di kediaman Irjen Ferdy Sambo hingga menewaskan Brigadir J.
Bareskrim Polri menetapkan tersangka kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Tersangka itu ialah Bhayangkara Dua (Bharada) Eliezer yang diduga menembak Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.
“Penyidik telah melakukan gelar perkara pada malam ini, saksi sudah kami anggap cukup untuk menetapkan Bharada E sebagai tersangka Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (3/8) malam.
Tidak tanggung-tanggung, usai Bharada E diumumkan sebagai tersangka penembakan atas Brigadir, pihak Bareskrim Polri mengatakan bahwa tersangka akan segera ditahan.
Alumnus Akademi Polri (Akpol) 1991 itu menegaskan penyidik akan menahan Bharada E. “Langsung ditangkap,” katanya.
Andi menjelaskan Bareskrim Polri memeriksa 42 saksi, termasuk para ahli forensik dan balistik, sebelum menetapkan Bahrada E sebagai tersangka.
Selain itu, penyidik juga menyita sederet barang bukti, antara lain, alat komunikasi, CCTV, dan benda lain dari tempat kejadian perkara (TKP).
Menurut Andi, Pusat Laboratorium Forensi (Puslabfor) meneliti berbagai barang bukti itu.
Namun, mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut itu memastikan pengusutan kasus tersebut tidak berhenti pada Bharada E.
“Ini tetap berkembang,masih ada beberapa saksi lagi untuk beberapa hari ke depan,” katanya.
Dengan demikian, pengungkapan Bharada E sebagai tersangka tidak akan berhenti sampai di situ.
Dengan kata lain, penetapan tersangka ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi langkah pertama dalam membongkar permasalahan yang lebih besar dari insiden yang menewaskan Brigadir J ini.
Bagaimanapun, publik akan terus menanti kelanjutan dari kasus ini. Sementara itu beberapa pihak terus menyerukan, Menko Polhukam misalnya, agar hasil dari investigasi ini disebarkan ke publik dan ditangani secara objektif.
