Jabarekspres.com – Harga tiket masuk Candi Borobudur direncanakan bakal dinaikan menjadi Rp750 ribu. Sejumlah pihak pun ikut bersuara menyampaikan pandangannya.
Banyak yang mengkritik dengan tegas wacana harga tiket masuk Candi Borobudur menjadi Rp750 ribu itu. Tetapi di lain pihak ada yang justru mendukung rencana tersebut.
Salah satu yang ikut memberi tanggapannya atas rencana menaikan harga tiket masuk Candi Borobudur itu disampaikan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah.
Ketua LP2K Jawa Tengah Abdun Mufid mengatakan kebijakan menerapkan harga tiket cukup mahal tidak ada relasi dengan dalih pembatasan jumlah pengunjung.
“Kalau pengendaliannya melalui harga tiket dengan nilai sangat bombastis itu kurang tepat,” kata Mufid, Senin 6 Juni 2022.
Ada cara lain, menurutnya, yang dapat ditempuh oleh pemerintah bila benar ingin membatasi jumlah pengunjung dengan alasan untuk menjaga kelestarian warisan budaya tersebut.
“Tiket naik boleh, tetapi tidak seekstrem itu, bisa saja diterapkan sistem registrasi melalui online,” tuturnya.
Mufid menuturkan apabila tiket sudah penuh atau memenuhi kuota maksimal 1.200 pengunjung, maka wisatawan dapat masuk di hari berikutnya.
Dengan begitu, lanjut Ketua LP2K itu, turis lokal maupun asing yang memasukkan Candi Borobudur ke dalam paket wisata tetap melanjutkan perjalanan wisatanya.
Terlebih, kata Mufid, Candi Borobudur telah menjadi ikon kebanggaan masyarakat Indonesia, selain sebagai edukasi situs sejarah dan tempat peribadatan.
“Saya sepakat dengan pemerintah terkait menjaga bangunan, kebersihan, dan sebagainya supaya kemudian nilai konservasi Candi Borobudur selalu ada,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, pemerintah harus benar-benar memikirkan di luar anak sekolah yang mendapat prioritas dengan harga tiket Rp 5 ribu.
Baginya, tidak hanya kalangan pelajar yang memerlukan asupan pengetahuan tentang situs bersejarah Candi Borobudur.
“Candi Borobudur akan ditinggal dari paket perjalanan, kemudian mencari destinasi wisata sejarah lain yang lebih terjangkau,” katanya.
Lebih lanjut, Mufid meminta pemerintah harus melakukan pengkajian dan pembahasan ulang terkait wacana tersebut.
Sebab, menurutnya, masih ada cara lain untuk merawat dan menjaga warisan budaya dalam konteks konservasi.
