BANDUNG – Flyover Kopo yang dibangun sejak November 2020 akan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2022 jika tahap pembangunan Rampung. Flyover ini memiliki panjang 1,3 kilometer dan lebar 18 meter yang terdiri dari 2 jalur, serta terbagi menjadi 4 lajur. Anggaran untuk membangun Flyover Kopo sejumlah Rp288,76 miliar.
Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, mengatakan Flyover Kopo diapresiasi oleh Komisi V DPR-RI untuk segi kualitas pembangunan.
“Kemarin kita kedatangan Komisi V terkait Flyover Kopo. Mereka secara prinsip mengapresiasi kualitasnya cukup baik, terutama dikerjakan oleh tenaga lokal itu dijadikan catatan,” ujarnya kepada wartawan di Kecamatan Batununggal, Senin (6/6).
Tedy menuturkan, Komisi V DPR-RI mengapresiasi kualitas Flyover Kopo yang dinilai lebih baik dari jalan layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) yang membentang sepanjang 36,4 KM.
“Jadi, kemarin itu ada masukan ke Kementerian agar kualitasnya ditingkatkan yang di MBZ, yang di Cikampek itu kayak naik kuda,” paparnya.
Selain Flyover Kopo, Tedy mengungkapkan progres pembangunan Flyover Kiaracondong yang memiliki panjang sekitar 4 kilometer, dari simpang Ibrahim Adjie (Kiaracondong) hingga menjelang simpang Moh. Toha – Soekarno Hatta akan segera dibangun pada 2024 mendatang.
“Kircon itu masih review, jadi mereka (Komisi V DPR-RI) memberikan catatan agar dibereskan dulu pengadaan lahannya. Kan itu komitmen antara Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung, anggaran Jabar 80 persen, 20 persennya kota Bandung,” imbuhnya.
Dalam catatan Tedy, anggaran untuk pembebasan lahan sebesar Rp300 miliar. Dengan komitmen 80 persen Pemprov dan 20 persen Pemkot. Maka Kota Bandung mendapat beban anggaran sekitar Rp60 miliar.
“Ini yang menjadi kunci untuk turunnya anggaran dari pusat, harus segera dan kemarin ada refocusing. Anggarannya sekitar 300 miliar. Harapannya segera di diskusikan dulu, kalau mereka siap support ditargetkan 2024,” ungkap Tedy.
Tedy menambahkan, pada dasarnya Pemkot Bandung siap mendukung kepentingan pembebasan lahan tersebut. Pihaknya pun meminta Wali Kota Bandung untuk segera membuka kembali komunikasi dengan Pemprov Jabar mengenai masalah ini.
“Kita, Kota Bandung siap untuk mensupport, tinggal provinsinya. Nah kalau itu sudah, ini akan segera di anggarkan pemerintah pusat. Sebetulnya 2 tahun lalu sudah di anggarkan, cuma belum tuntas soal pengadaan lahan karena pandemi akhirnya tertunda. Makanya sekarang harus segera dilakukan komunikasi antara Pemerintah Kota dan Provinsi,” ungkapnya.
