JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya menyerukan wacana perpanjang masa jabatan dan penundaan pemilu 2024.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan, ndak, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan terima kasih,” kata Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna bersama para Menterinya, dikutip Rabu (6/4).
Jokowi berharap agar jajarannya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat dengan isu penundaan pemilu atau perpanjang masa jabatan. Dia meminta jajarannya agar fokus melihat persoalan negara saat ini yang tengah dilanda kesulitan pangan.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” kata Jokowi.
Seperti diketahui, beberapa menteri Jokowi belakngan gencar mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
Berlawal dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Terhitung dua kali Bahlil Lahadalia berbicara terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan.
Menurut Bahlil, dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian dan stabilitas politik.
Makanya, Bahlil mengusulkan agar penundaan pemilu dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme Undang-undang.
Kemudian muncul Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto juga membawa-bawa nama rakyat untuk tunda pemilu.
Kemudian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim punya big data sebanyak 110 juta netizen ingin tunda pemilu.
Presiden Jokowi sendiri telah berulang kali menegaskan dirinya akan taat pada konstitusi terkait masa jabatan Presiden.
“Konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,” ujar Presiden Jokowi belum lama ini.
Namun begitu, Presiden menilai, wacana tunda pemilu dan perpanjang masa jabatan adalah adalah keinginan masyarakat.
“Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar,” ujar Presiden.
Jokowi meminta semua pihak agar patuh pada konstitusi yang ada.
“Semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden. Konstitusi kita sudah jelas. Dan kita harus taat, harus patuh, terhadap konstitusi. Itu saja,” ucapnya. (Fin-red)
