NEW DELHI – Isu larangan penggunaan hijab di sekolah oleh pemerintahan Karnataka India masih menjadi polemik, bahkan menuai kritikan dari beberapa negara.
Namun, Menteri Dalam Negeri (mendagri) India Amit Shah mengaku masih menunggu hasil keputusan pengadilan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
“Pada akhirnya, harus diputuskan apakah negara ini akan dijalankan berdasarkan Konstitusi atau keinginan. Keyakinan pribadi saya tetap seperti itu sampai pengadilan membuat keputusan. Dan ketika pengadilan sudah memutuskan, maka saya harus menerimanya, dan semua orang harus menerimanya.” ungkapnya.
Meski demikian dia mengaku lebih suka melihat pelajar memakai seragam ketimbang pakaian keagamaan apa pun di sekolah.
Namun, sikapnya itu bisa berubah setelah pengadilan memutuskan soal manfaat dari larangan hijab di sekolah di negara bagian Karnataka.
Larangan yang diberlakukan oleh Karnataka pada 5 Februari itu menyulut aksi-aksi protes oleh pelajar dan orang tua Muslim, dan aksi tandingan oleh pelajar Hindu, sehingga otoritas menutup sekolah awal bulan ini.
Penganut Islam yang jumlahnya mencapai 13 persen dari 1,35 miliar penduduk India menuding larangan hijab itu sebagai simbol marginalisasi di negara mayoritas Hindu itu.
Amit Shah mengatakan kepada Network18 Group dalam sebuah wawancara yang akan disiarkan Senin malam bahwa dia akan menerima apa pun keputusan pengadilan terkait persoalan itu.
“Ini keyakinan pribadi saya bahwa orang-orang dari semua agama harus menerima aturan berpakaian di sekolah,” kata dia.
Pengadilan Tinggi Karnataka pada Senin akan melanjutkan sidang untuk mendengarkan pendapat dari penasihat hukum pemerintah setempat yang mempertahankan larangan tersebut setelah sejumlah pelajar Muslim menggugatnya.
Langkah Karnataka juga memicu aksi protes di sejumlah wilayah lain di India dan menuai kritik dari Amerika Serikat dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). (ant/rit)
