Pemkab Bandung Belum Maksimal Optimalkan PAD

SOREANG – Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar berasal dari iuran pajak. Namun, Pemerintah Kabupaten Bandung dinilai belum maksimal dalam mengoptimalkan PAD. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana.

Toni mengatakan anggaran murni PAD Kabupaten Bandung akan mengalami kenaikan, nominalnya di atas Rp1 triliun. Kalau Sebelumnya PAD hanya dibawah Rp1 triliun. Toni mengungkapkan sumber PAD terbesar berasal dari iuran pajak.

“Saat ini sumber penghasilan daerah yang belum tergali diantaranya pajak parkir serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun, potensi yang ada saja ternyata belum dimaksimalkan, apabila dimaksimalkan, maka akan lebih besar,” kata Toni saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (18/11).

Politisi Partai Nasdem itu menilai, pengelolaan parkir di Kabupaten Bandung itu tidak profesional. Di mana target capaian pajak retribusi hanya sebesar Rp2 miliar per tahun. Toni menyebut seharusnya bisa lebih besar.

“Salah satu opsi diserahkan ke swasta. Tapi bisa perbaiki manajemen di internalnya. Cukup dishub, harusnya dengan sumber daya yang ada bisa maksimal. Tapi selama ini tidak maksimal,” jelasnya.

Toni juga menyarakan, guna meningkatkan pendapatan dari pajak parkir, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung membentuk program parkir berlangganan. Sehingga, pada saat pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan sekaligus membayar parkir. Pasalnya, hasil pendapatan dari parkir bisa sangat besar.

“Di beberapa daerah yang sudah beralih ke parkir langganan itu peningkatannya signifikan. Maka tinggal dihitung saja berapa banyak pemilik motor mobil, misalnya pemilik motor setahun Rp50 ribu dikali berapa ribu motor, terus kendaraan roda empat,” katanya.

Selain pajak parkir, juga ada potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang wajib pajaknya banyak memiliki tunggakan. Toni mengakui pemberian insentif PBB merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan, namun harus ada pengecekan langsung oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ke lapangan.

“Seharusnya ada crosscheck di lapangan, diperiksa keuangannya, perputaran keuangan di perusahaan, kan itu akan kelihatan apakah mereka benar-benar lagi merugi atau apa. Jangan-jangan semua perusahaan melakukan hal yang sama agar mereka tidak mau bayar pajak semestinya,” tutupnya. (yul)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan