oleh

Bapenda Targetkan Rp5 Miliar di Awal Usai MoU dengan Kejari Kabupaten Bandung

BALEENDAH – Guna memudahkan tercapainya peningkatan pendapatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, gandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung untuk menandatangani kesepakatan bersama atau MoU guna menangani bantuan hukum non litigasi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung, Sunarko melalui Kasie Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kabupaten Bandung, Noordien Kusumanegara mengungkapkan, implementasi dari setiap MoU yang dilakukan dengan setiap stakeholder agar bisa memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum, dan pertimbangan hukum untuk membantu memulihkan keuangan negara.

Baca Juga:  Lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Bandung Masih Kosong

Kali ini, lanjut Noordien, melaksanakan
MoU dengan Bapenda Kabupaten Bandung, merupakan perpanjangan dari kerjasama yang memang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hanya saja, untuk tahun 2021 baru dilakukan sekarang karena sebelumnya Bapenda Kabupaten Bandung belum memiliki Kepala Badan Definitif.

“Selain MoU, tadi juga diserahkan surat kuasa khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk meminta bantuan hukum non litigasi, dimana kita diminta untuk melakukan negosiasi kepada badan usaha atau perseorangan yang menunggak pajak. Pada tahap pertama ini ada 11 SKK,” ungkap Noordien saat memberikan keterangannya, Senin (20/9).

Baca Juga:  Melimpah, Potensi Bibit Atlet Cabor Silat di Kabupaten Bandung

Ia menilai Kepala Bapenda Kabupaten Bandung yang baru menjabat tersebut cukup gerak cepat karena langsung memperpanjang MoU dan memberi SKK kepada pihak Kejari Kabupaten Bandung.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga