oleh

KPK Dorong Pemda Lakukan Penagihan PAP Pelaku Usaha

BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melakukan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP) bagi para pelaku usaha sesuai peraturan yang berlaku.

“Kami ingin memastikan apa yang menjadi hak dari Pemprov Jawa Barat dan apa yang menjadi kewajiban para pelaku usaha yang sudah mengambil manfaat air permukaan, semua ditunaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Dwi Aprillia berdasarkan berdasarkan keterangan resmi, Jumat(17/9).

Baca Juga:  Mantan Direktur KPK Sebut Peran Dewas Harus Dievaluasi

Disamping itu, Kepala Bapenda Jabar, Hening Widiatmoko menyampaikan Pemprov Jawa Barat mengalami kesulitan dalam memungut PAP. Salah satu sebabnya karena ada peralihan pemungutan yang awalnya di daerah ke Provinsi terutama masalah perizinan yang tidak lagi dikeluarkan oleh Dinas SDA.

“Aturan yang berlaku saat ini jika tidak ada Surat Izin Pemanfaatan/Pengusahaan Air Tanah (SIPA) dari KemenPUPR. Hal ini berimbas pada pendapatan. Padahal banyak sekali potensi yang dapat dipungut dari perusahaan, tetapi karena belum memiliki SIPA maka tidak berani diterbitkan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai dasar penagihan pembayaran pajak,” terang Widi.

Baca Juga:  Pegawai KPK Nonaktif Akan Laporkan Firli Bahuri Cs ke PTUN

Widi mengungkapkan bahwa PAP merupakan satu dari lima pajak Provinsi. Selain itu ada Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Rokok. Khusus untuk Pajak Rokok menjadi kewenangan Kementerian Pusat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga