oleh

Pegiat Industri Pariwisata dan Kebudayaan Jabar Harap Dapatkan Bansos

BANDUNG – Salah satu perwakilan dari Ketua ECO Bambu Cipaku Bagja Ikhsan dorong pemerintah salurkan bantuan sosial (bansos) bagi seluruh pegiat industri pariwisata dan kebudayaan yang terdampak aturan PPKM. Sebab, tidak semua dari mereka memiliki kondisi keuangan yang baik.

“Para pelaku wisata dianggap semuanya orang-orang yang mampu oleh pemerintah makanya setiap pendataan itu kita selalu enggan ada di dalam data itu. Selama pandemi ini gak ada sama sekali relaksasi yang diberikan bagi pegiat pariwisata,” ujar Bagja di Gedung DPRD Jabar, Selasa(10/8).

Menurutnya, sektor pariwisata dan kebudayaan merupakan penyumbang terbesar nomor dua devisa negara. Oleh sebab itu, perhatian pemerintah sangat dibutuhkan agar industri tersebut mampu terus bertahan.

“Tapi ketika kondisi seperti ini kita tidak mendapat perhatian,” katanya singkat.

Selain mengharapkan bansos, Bagja ingin adanya kebijakan pemerintah terkait relaksasi pajak hingga subsidi listrik. Poin penting lain yang dibahas yakni soal kemungkinan pelonggaran PPKM dan solusi bagi industri restoran maupun kafe.

“Karena sekarang kan, pengunjung itu jarang bahkan bisa dibilang tidak ada lagi, tetapi pajak dan listrik tetap harus dibayar. Restoran dan kafe turut terdampak aturan PPKM sehingga kita coba diskusikan pelonggaran PPKM untuk di wilayah Jabar seperti apa,” tuturnya.

Bagja menambahkan, pihaknya lebih memilih jalur musyawarah bersama pemangku kebijakan ketimbang melakukan aksi di jalan atau melalui media sosial.

“Minimal ada secercah harapan pengaduan kepada wakil kita yang ada di gedung ini. Alhamdullilah tadi seluruh aspirasi dari kami tersampaikan dan diterima dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKS Haru Suandharu mengatakan bahwa pihaknya akan meneruskan seluruh aspirasi para pegiat pariwisata dan kebudayaan ke pemerintah provinsi. Hal penting yang dia tekankan yakni soal pemberian bansos.

“Akan kita usulkan pada pemerintah provinsi agar tetap mengalokasikan bansos pada APBD 2021,” ujar Haru.

Haru menuturkan mereka sangat terdampak secara ekonomi imbas dari PPKM. Menurutnya situasi saat ini merupakan musibah.

“Artinya menyalahkan siapapun juga sulit. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana bisa bertahan, salah satunya adalah pentingnya bansos itu,” tuturnya.

Seperti diketahui, aturan kebijakan PPKM yang ditetapkan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 membuat pegiat pariwisata dan kebudayaan mati suri. Pembatasan aktivitas masyarakat di ruang terbuka  membuat roda ekonomi di industri tersebut menjadi kempis.

Terbaru, pemerintah pusat memperpanjang kebijakan PPKM di pulau Jawa hingga 16 Agustus mendatang. (mg1/ran)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga