DEPOK – Belakangan ini gaya kepemimpinan Wali Kota Depok, Mohammad Idris mendapat banyak sorotan. Hal itu salah satunya disebabkan oleh munculnya sejumlah kasus di kedinasan terkait.
Sebut saja kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan yang terbaru, yakni soal dugaan kasus pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes).
Atas kejadian itu, sejumlah pihak mulai dari masyarakat biasa, politisi hingga pengamat kebijakan publik Kota Depok akhirnya angkat bicara.
Baca Juga:Tak Penuhi Sejumlah Dokumen, Beberapa Kendaraan di Exit Tol Pasteur Terpaksa Putar BalikBerjualan di Bahu Jalan, Puluhan Mobil Diamankan Satpol PP Kota Bandung
Di antara mereka, ada yang mempersoalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap tidak maksimal, sementara lainnya menarik akar masalah itu sampai pada gaya kepemimpinan Wali Kota Depok yang dinilai cenderung feodalistik.
Pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Jabar untuk Depok, Mohammad Saihu, misalnya, menyebut gaya kepemimpinan Wali Kota Depok hari ini menyerupai apa yang disebut sebagai gaya kepemimpinan feodal.
“Secara pribadi, saya mengamati gaya kepemimpinan pak Mohammad Idris (Wali Kota Depok) mirip-mirip gaya kepemimpinan feodal. Dalam kepemimpinan feodal, semua kendali kekuasaan terkonsentrasi di tangan satu orang dan dijalankan secara tidak professional,” kata Saihu kepada Jabar Ekspres, Jumat (7/5).
Saihu menjelaskan, mengapa dalam lanskap kepemimpinan feodal, kekuasaan cenderung tidak difungsikan sebagaimana yang diharapkan oleh publik, karena praktik kekuasaan dibasiskan pada pola-pola kekeluargaan yang jauh dari kesan profesionalisme.
Padahal, lanjut Saihu, dalam negara demokrasi, terlebih dalam konteks perwujudan sistem pemerintahan yang menghendaki terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance), maka tradisi feodalistik dalam praktik kekuasaan itu sudah saatnya ditinggalkan.
“Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, maka syaratnya mutlaknya menolak jauh-jauh tradisi kepemimpinan feodalistik. Sebab, keduanya memiliki nilai yang bertentangan,” ungkapnya.
Saihu menyebut, dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik, seorang pemimpin diharapkan lahir dari mereka yang memiliki kemampuan lebih dalam hal manajemen birokrasi.
Baca Juga:Sudah 2 Hari Penyekatan Mudik Dilakukan, Segini Jumlah Kendaraan yang Diputar BalikCegah Sebaran Covid-19, Kapolres Sumedang Larang Takbiran Keliling
“Mengelola pemerintahan itu sama artinya dengan mengelola birokrasi. Di sana seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kecakapan khusus, kapasitas dan wawasan yang mumpuni, kecekatan dalam men-drive birokrasi serta piawai dan kompeten dalam memainkan kendali kekuasaan,” tandas Saihu.