oleh

Pengamat: Gaya Kepemimpinan Wali Kota Depok Cenderung Feodalistik

Padahal, lanjut Saihu, dalam negara demokrasi, terlebih dalam konteks perwujudan sistem pemerintahan yang menghendaki terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance), maka tradisi feodalistik dalam praktik kekuasaan itu sudah saatnya ditinggalkan.

“Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, maka syaratnya mutlaknya menolak jauh-jauh tradisi kepemimpinan feodalistik. Sebab, keduanya memiliki nilai yang bertentangan,” ungkapnya.

Saihu menyebut, dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik, seorang pemimpin diharapkan lahir dari mereka yang memiliki kemampuan lebih dalam hal manajemen birokrasi.

Baca Juga:  Bantu Pemkot Depok Capai Target Vaksinasi, PMI Sigap Kirimkan Personil

“Mengelola pemerintahan itu sama artinya dengan mengelola birokrasi. Di sana seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kecakapan khusus, kapasitas dan wawasan yang mumpuni, kecekatan dalam men-drive birokrasi serta piawai dan kompeten dalam memainkan kendali kekuasaan,” tandas Saihu.

Saihu mengatakan, seorang Wali Kota adalah seorang pemimpin birokrasi di lingkup daerahnya. Karena ia adalah seorang pimpinan birokrasi, maka pemahaman dan penguasaan terhadap birokrasi menjadi hal mutlak yang tak bisa ditawar.

Baca Juga:  Pemkot Depok Upayakan Dapat 500 Tabung Oksigen per Minggu

“Wali Kota itu kan pemimpin birokrasi di lingkungan daerahnya. Karena ia termasuk seorang kepala birokrasi, maka tidak ada alasan untuk tidak memahami apalagi tidak menguasasi sistem di dalam birokrasi itu,” paparnya.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga