JAKARTA – Seperti diketahui bahwa sebelumnya Nadiem Makarim melalui Mendikbud tengah menggencarkan kebijakan rekrutmen satu juta guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Hal demikian juga tertera pada laman resmi Instagram milik Kemendikbud. Terkait kebijakan tersebut, sejumlah elemen yang berasal dari dunia pendidikan turut menyumbangkan pendapat.
Salah satu diantaranya kritik tajam dilayakan dari Forum Guru Honorere bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional kepada Nadiem Makarim.
Ketua umum FGHBSN Nasional, Rizki Safari Rakhmat menyambut baik permintaan Presiden Joko Widodo yang meminta rakyat aktif mengkritik pemerintah.
Pernyataan tersebut menjadi momentum tepat untuk para guru honorer menyuarakan suaranya terkait rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
“Ada banyak kritikan serta keluhan guru honorer terkait rekrutmen PPPK ini. Semoga ditindaklanjuti pemerintah,” kata Rizki kepada JPNN.com, Sabtu (20/2).
Dia mengungkapkan, ada berbagai pandangan guru honorer terkait kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim dalam rekrutmen satu juta guru PPPK pada laman media sosial Instagram Kemendikbud.
Hal ini mereka ungkapkan karena Nadiem belum memutuskan pertimbangan rekrutmen PPPK dengan masa pengabdian, sertifikasi guru. Nadiem juga terkesan tidak memaksimalkan kuota satu juta guru PPPK.
Ini, kata Rizki, dilihat dari pernyataannya bahwa pemerintah hanya akan mengangkat guru honorer apabila lolos tes PPPK. Misalnya yang lulus kuota seleksi cuma 100 ribu, maka 100 ribu saja yang diangkat PPPK.
“Kami kecewa dengan pernyataan yang disampaikan Mas Menteri. Tidak ada bentuk penghargaan atau upaya pemenuhan kebutuhan mengangkat sesuai kuota 1 juta guru PPPK, hanya berpatokan pada proyek rekrutmen PPPK guru sebanyak 3 kali kesempatan,” tuturnya. ”
Kami merasa Mas Menteri memang tidak memihak kepada guru honorer yang selama ini bertahun-tahun mengisi kekosongan guru PNS, mengabdi, memberikan prestasi di sekolahnya, dan mengikuti proses sertifikasi guru dalam jabatan yang begitu ketat rekrutmennya,” sambungnya.
Semua guru yang akan ikut seleksi PPPK, kata Rizki, dimulai dari nol tanpa melihat track record-nya. Yang lulus tes dianggap layak jadi PPPK. Dia mengakui begitu berat dan sulitnya menjadi guru aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.
