SOREANG – Di tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bandung akan memprioritaskan dana alokasi khusus dan Dana Insentif Daerah (DID) untuk diarahkan pada program kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.
“Hal tersebut berdasarkan aturan dari pusat,” ujar asisten ekonomi dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung, Marlan saat wawancara di Soreang, Jumat (12/2).
Selain dana alokasi khusus dan DID, lanjut Marlan, program pemberdayaan masyarakat juga bisa memanfaatkan 50 persen dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pihaknya akan melakukan mapping atau pemetaan terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Bandung.
“Kira-kira apa saja sih yang perlu dilakukan oleh UMKM untuk meningkatkan produksinya, kemudian juga dari sisi pengembangan ekonominya,” tutur Marlan.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bandung juga akan melakukan revisi terhadap Perbup tentang Komite Pemeliharaan Ekonomi Daerah. Hal tersebut dikarenakan, pada saat penyusunan perbup sebelumnya tidak melibatkan stakeholder lainnya.
“Padahal di dalam aturannya harus pentahelix, jadi tidak hanya unsur pemerintah saja, tapi juga ada kadin, PHRI dan stakeholder lainnya yang harus dilibatkan. Sehingga nanti bisa saling mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian oleh pengusaha, dan kebijakan apa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemulihan ekonomi,” tutur Marlan.
Marlan mengungkapkan bahwa upaya pemulihan ekonomi sudah dilakukan bahkan sejak awal pandemi Covid 19 merebak, utamanya untuk membantu masyarakat dan para pelaku UMKM. Yaitu dengan membeli produk-produk UMKM yang tidak bisa terjual karena daya beli masyarakat yang menurun.
Kemudian juga ada beberapa program yang berbentuk pelatihan, yang bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM termasuk program pemberian peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan UMKM. Program-program tersebut membuat Pemkab Bandung mendapat apresiasi dari Bank Indonesia, karena berhasil mempertahankan laju perekonomian agar tidak jatuh diangka minus.
“Karena memang ada beberapa kebijakan daerah yang tidak dilakukan oleh daerah lain. Contoh kita tidak menutup pasar, mall juga tetap jalan, yang penting protokol kesehatan dilaksanakan termasuk beberapa industri juga tidak ditutup, selama mereka menjalankan protokol kesehatan,” papar Marlan.
Di tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bandung menargetkan laju pertumbuhan ekonomi di angka lima persen.
