JAKARTA- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah membutuhkan kritikan dan masukan yang terbuka dan keras demi terwujudnya pembangunan yang terarah. Untuk itu, Pramono menilai kebebasan pers adalah satu kewajiban.
“Bagi Pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga. Bagi Pemerintah, kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan Pemerintah. Kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras, karena dengan kritik itulah Pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar,” kata Pramono dalam sambutan menyambut Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021, Selasa (09/02).
Menurutnya, kebebasan pers harus dijaga bersama, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Sebagai negara demokrasi, kata dia, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung.
Pramono mengatakan, pers akan selalu tetap menjadi pengontrol utama dalam setiap upaya bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan.
“Sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang sedang membangun, sebagai bangsa yang diperkirakan akan menjadi salah satu (dari) lima kekuatan ekonomi dunia, maka pers akan tetap menjadi kontrol utama dari kemajuan bangsa ini,” tuturnya.
Namun, Seskab juga berpesan agar kebebasan tersebut diterapkan dengan benar. Apalagi saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada maraknya hoaks yang beredar terutama di media sosial.
“Perlu literasi dan edukasi kepada kita semua bahwa kebebasan ini harus diisi secara benar. Jangan kemudian kebebasan diisi dengan hal-hal yang tidak produktif,” tandasnya. (Fin.co.id)
