JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program bantuan tunai se-Indonesia. Bantuan ini untuk masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19 di tanah air.
Dalam APBN 2021 telah disiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk seluruh penerima bantuan tunai dari Sabang sampai Merauke.
“Ini dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak Covid-19. Artinya bantuan ini dimulai hari ini disalurkan ke 34 provinsi,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1).
“Hari ini di awal 2021, saya meluncurkan langsung bansos se-Indonesia pada masyarakat penerima untuk program keluarga harapan (PKH), program sembako dan program bansos tunai,” tambahnya.
Jokowi menjelaskan bantuan tunai ini diberikan ke masyarakat dalam beberapa tahapan. Dari PKH ini dalam 4 tahap melalui bank-bank milik negara.
Kemudian sembako akan disalurkan dari Januari-Desember 2021 nilainya 200 ribu per KK per bulan. Kemudian bantuan sosial tunai (BST) diberikan selama 4 bulan, Januari-April nilainya Rp 300 ribu per bulan per KK.
“Kita harapkan bantuan ini dapat meringkankan keluarga yang terdampak. Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memeperkuat daya beli masyarakat sehingga bisa membuat ekonomi nasional menjadi lebih baik,” katanya.
Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan dari pemerintah tersebut secara tepat. Jokowi tidak ingin bantuan sosial tunai ini dibelanjakan untuk rokok.
“Untuk penerima saya pesan manfaatkan bantuan ini secara tepat. Kalau yang beli sembako ya beli sembako, jangan digunakan untuk beli rokok. Hati-hati nih yang bapak-bapak. Jangan dipakai untuk beli rokok, belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemik ini. Diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan keluarga,” ungkapnya.
Jokowi juga menegaskan, bantuan yang diterima masyarakat tidak ada potongan-potongan. Nantinya bantuan tersebut bakal diterima masyarakat lewat PT Pos Indonesia.
“Oleh sebab itu kepada para menteri, gubernur agar mengawal proses penyaluran ini. Agar cepat, tepat sasaran dan diawasi agar tidak ada potongan. Sehingga dampak ekonomi bisa muncul dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama,” pungkasnya. (jpc/drx)
