“Mungkin ada resistensi atau istilahnya sunda yang memang sunda ini sudah dikemas oleh sekelompok dulu zaman penjajah yang memang istilah sunda yang besar ini sudah hilang,” ucapnya.
Kekhawatirannya, sambung dia, sebetulnya nama Sunda ini masih bisa terdokumentasikan sebagai wilayah yang besar dan dulunya budayanya tinggi terdiri berbagai budaya tentunya dilama budaya itu.
“Tapi kalau sudut pandang kita sudah mulai menyempit. Bahwa sunda itu orang yang hidup di Jawa Barat, inikan kembali lagi pada wilayah teritorial kewilayahan pembegian daerah masing-masing,” sambungnya.
Baca Juga:Jumlah DPT Pilkada Kabupaten Bandung MenurunUU Cipta Kerja Bakal Pengaruhi Perda
Sementara dari sisi ekonomi, menurut Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi, perubahan nama sekarang muncul lebih dimotivasi oleh faktor sejarah dan politik.
Ditambah dengan sejalan dengan pemekaran wilayah, seperti hari ini kan ramai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bilang idealnya ada 40 kabupaten/kota.
Tetapi dari perspektif ekonomi, kata dia, perubahan nama tersebut harus dikaji lebih dalam. Sebab, secara otomatis perubahan nama akan merubah banyak platfrom. Sehingga kemudian membutuhkan dana.
“Memang harus dikaji karena butuh biaya. Dalam kondisi seperti ini prosesnya tidak bisa cepat. Kemudian jika sejalan dengan pemekaran wilayah, apakah ada skenario ekonomi terkait pemekaran wilayah begitu,” katanya
“Jadi menurut saya sebenarnya masih harus dikaji, dan saya belum melihat sampai hari ini skenario ekonomi yang akan terjadi seiring dengan perubahan nama itu,” imbuhnya.
Menurutnya, jika misalkan diikuti dengan pemekaran wilayah pasti ada dampaknya. Karena otomatis wilayah kab/kota bertambah kemudian dana perimbangan mungkin juga daerah yang dimekarkan itu akan bergiat secara ekonomi. Sehingga kemudia mampu lebih cepat membangun daerahnya.
“Tapi sejak awal harus jelas dulu skenario ekonomi seperti apa. Kalau hanya sebatas perubahan nama saja menurut saya lebih pada faktor sejarah, bahwa dulu provinsi sunda ada dalam peta dunia,” paparnya.
Baca Juga:PAD Jabar Bocor Ratusan Miliar, Perusahaan Bersikap Curang Soal Pajak AirOrganda KBB Minta Dishub dan Polisi Evaluasi Keberadaan Ontang-Anting
Sementara itu, Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan Yusuf menjelaskan, perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda bakal menuai polemik di berbagai tokoh di Jabar.