JABAR EKSPRES – Bawaslu Kota Cimahi mulai memperkuat pendidikan pengawasan partisipatif sebagai langkah menyiapkan kader pengawas pemilu jelang Pemilu 2029.
Upaya itu dilakukan melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang menyasar peningkatan keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengawal demokrasi.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Training of Trainer (ToT) Pendidikan Pengawas Partisipatif yang digelar Bawaslu Jawa Barat secara daring pada Selasa, 12 Mei 2026.
Baca Juga:Arus Balik Puncak Didominasi Kendaraan ke Jakarta, Jalur Kembali Normal Dua ArahPolisi Gagalkan Tawuran di Parung Panjang Bogor, 14 Pemuda dan 8 Sajam Diamankan
Kegiatan itu diikuti seluruh koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat, termasuk Bawaslu Kota Cimahi.
Dalam rapat tersebut, Bawaslu Cimahi membahas kesiapan teknis hingga materi program pendidikan pengawasan partisipatif yang nantinya diterapkan di daerah.
Program Pendidikan Pengawas Partisipatif menjadi salah satu strategi Bawaslu untuk memperluas peran masyarakat dalam mengawasi proses pemilu. Lewat program ini, warga tidak hanya diarahkan menjadi pemilih, tetapi juga aktif mengawal jalannya tahapan demokrasi.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah, mengatakan kesiapan daerah menjadi faktor penting agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Bawaslu kabupaten/kota harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, mulai dari aspek teknis hingga substansi materi, agar pelaksanaan pendidikan pengawas partisipatif dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pengawasan pemilu,” ujar Nuryamah, dikutip dari laman resmi Bawaslu Kota Cimahi, Senin (18/5/2026).
Program P2P 2026 sendiri telah diluncurkan secara nasional oleh Bawaslu RI di Tangerang, Banten, pada 12 Mei 2026 dengan mengusung tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menilai demokrasi yang sehat membutuhkan proses panjang dan keterlibatan aktif masyarakat, terutama generasi muda.
Baca Juga:Libur Panjang Bawa Berkah, Bisnis Toilet di Jalur Puncak Bogor Raup Omzet hingga Rp1,5 Juta SehariSekolah Rakyat di Tasikmalaya Ditarget Groundbreaking Agustus
“Demokrasi yang sehat tidak lahir secara instan, melainkan membutuhkan proses panjang, pendidikan politik berkelanjutan, serta keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda,” kata Lolly.
Menurutnya, program Pendidikan Pengawas Partisipatif diharapkan mampu melahirkan kader-kader pengawas yang memahami proses pemilu sekaligus berani menjaga integritas demokrasi.
Melalui penguatan program tersebut, Bawaslu Jawa Barat menargetkan kesadaran masyarakat dalam mengawal setiap tahapan pemilu dapat meningkat sehingga potensi pelanggaran bisa dicegah lebih dini.(Mong)