TASIK – Guru honorer di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sedikit bisa bernapas lega. Sebab, di Tahun 2021, DPRD dan Pemkot Tasikmalaya berupaya mendorong realisasi insentif bagi tenaga pendidik non PNS tersebut.
Hal itu ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam usai menerima audiensi dari sejumlah guru honorer yang dikomandoi Warung Diskusi dan Komunikasi Persoalan (Warkop) dan dua organisasi tenaga honorer pendidikan.
Dede mengapresiasi adanya dorongan tersebut. Sebab, peranan guru honorer selama ini sangatlah vital dalam mencerdaskan generasi. “Maka mau kualitas anak didiknya bagus bagaimana, kalau perhatian dari pemerintahnya tidak serius.
Baca Juga:Ridwan Kamil Minta Ekspor Ubi Jalar Tidak Hanya Ke HongkongBapaslon Pilkada Karawang Jalani Tes Kesehatan
Maka ini akan kami dorong, supaya wali kota dan kami di DPRD secara keseluruhan bisa memperhatikan ini (insentif) dengan serius,” ucapnya usai audiensi di ruang rapat paripurna, Senin (7/9) seperti dilansir Radar Tasikmalaya (Radar Garut Group).
Di dalam audiensi tersebut, Dede meminta Dinas Pendidikan (Disdik) segera mengusulkan alokasi anggaran di Tahun 2021, untuk insentif tenaga honorer tersebut. Sekaligus menginventarisasi kebutuhan riil dan jumlah honorer yang aktif di Kota Resik.
“Ya kita tahu di Pangandaran saja sudah diketuk ada insentif sebesar Rp 700 ribu bagi honorer. Semoga Pemkot bisa sejalan, minimal di kita disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah berapa,” kata politisi PKS tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Dede SIP mengatakan pihaknya akan memastikan apakah regulasi yang ada, terkait pemberian insentif bagi tenaga pendidik honorer itu masih berlaku atau tidak.
Supaya bisa menjadi dorongan dalam merealisasikan aspirasi sejumlah pegiat sosial dan akademisi yang mendorong realisasi insentif tersebut.
“Kami pun meminta risalah rapat ini supaya bisa disampaikan ke pimpinan DPRD dan ditembuskan ke wali kota. Sehingga, aspirasi rekan-rekan guru honorer bisa dikuatkan,” harap dia.
Kepala Disdik Kota Tasikmalaya, Budiaman Sanusi mengaku pihaknya sebatas pengusul saja, terkait realisasi insentif bagi guru honorer.
Baca Juga:Tak Kenakan Masker, Disanksi Baca PancasilaKBM Tatap Muka di Kota Banjar Mulai 14 September
Secara pribadi, ia prihatin atas apresiasi yang didapatkan tenaga honorer yang hanya di kisaran Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu per bulan.
“Paling tidak ada kepedulian, kadeudeuh bagi rekan-rekan honorer. Saya juga inginnya bisa disamakan dengan guru swasta, supaya honorer juga bisa ajukan sertifikasi tunjangan profesi, tapi kebijakan kan tidak ada di kami,” kata Budiaman.