BANDUNG – Jawa Barat (Jabar) di hadapkan dengan munculnya dua klaster baru yakni industri dan institusi pendidikan kenegaraan di Bandung Raya di tengah penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) COVID-19 Jabar, Ridwan Kamil menjelaskan, saat ini ada dua klaster baru yang sedang ditangani dan terkendali.
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4″ ihc_mb_template=”1″ ]
Di kedua klaster ini, GTPP telah melacak secara masif dengan hasil yang cukup menggembirakan. Untuk klaster industri diketahui ternyata penularan mayoritas terjadi di tempat kos karyawan yang bekerja pada beberapa pabrik.
“Kita sudah lakukan tracing yang sangat masif karena ternyata dia ngekosnya berkumpul dengan karyawan dari pabrik lain. Tapi Alhamdulillah sudah terkendali dari sisi penyebaran tidak terjadi penambahan yang masif,” jelas Emil –sapaan Ridwan Kamil– saat jumpa pers di halaman Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (7/7).
Sementara untuk klaster institusi pendidikan kenegaraan, Emil tak menyebut nama institusi maupun lokasinya. Namun pelacakan sudah dilakukan bahkan akan sampai pada uji usap (PCR) anggota keluarga yang bersangkutan.
“Tidak satu (institusi) tapi ada beberapa. Itu juga sudah ditracing dan hari ini sampai minggu depan kita akan lakukan testing PCR kepada keluarganya,” ujarnya.
Data dari https://pikobar.jabarprov.go.id per 7 Juli 2020 pukul 17.00 WIB, kasus terkonfirmasi di Jabar 3.779 dengan positif aktif 1.836 atau meningkat 32 kasus.
Sementara yang sembuh 1.763 bertambah 45 orang atau melebihi dari pertambahan yang positif. Meninggal dunia 180 orang bertambah dua orang. Sementara jumlah PDP yang masih diawasi 1.226 orang dan ODP yang masih dipantau 2.491 orang.
Emil menginstruksikan seluruh kabupaten/kota rutin melaporkan data kasus secara cepat dan transparan karena keputusan GTPP harus selalu berdasarkan data.
“Jadi kalau data daerah belum lengkap cara kita merespons juga kurang optimal. Karena data Jabar ini akumulasi 27 daerah maka saya minta daerah melaporkan data secara cepat dan transparan,” katanya.
Gubernur juga meminta daerah untuk meningkatkan sistem pelacakan. Sebab kunci penanganan COVID-19 adalah pelacakan, pengetesan dan isolasi.
