Rombak Susunan Kabinet

BANDUNG – Di tengah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil melakukan perombakan kabinet untuk memberikan penyegaran di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tercatat, ada 13 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (1/7).

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

Ke-13 pejabat eselon II yang dilantik tersebut terdiri dari empat pejabat mutasi dan sembilan pejabat merupakan hasil lelang jabatan (open bidding) yang sudah rampung beberapa waktu lalu.

Dalam pelantikan tersebut, ada satu nama yang cukup mencolok yakni sosok Benny Bachtiar. Dia berhasil lolos dalam seleksi dan dilantik menjadi Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sosok Benny sebelumnya merupakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Cimahi. Dia sempat mengikuti lelang untuk duduk sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung. Namun hal ini berpolemik setelah ada pergantian Wali Kota Bandung dari Ridwan Kamil ke Oded M Danial. Persoalan ini sempat masuk sampai ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Emil-sapaan akrab Ridwan Kamil- mengingatkan agar para pejabat Pemda Provinsi Jabar loyal kepada pimpinan. Dia menegaskan tidak ada visi misi kepala dinas, yang ada adalah visi misi gubernur dan wakil gubernur.

“Ingat, loyalitas satu arah tegak lurus kepada pimpinan, tidak kemana-mana dan selalu ikut arahan pimpinan. Tidak ada visi misi kepala dinas yang ada adalah visi misi gubernur dan wakil gubernur,” tegas Emil usai pelantikan virtual.

“Dan ingat, jabatan itu bukan hal yang abadi, akan selalu ada evaluasi selama enam bulan, satu tahun, atau dua tahun kalau ternyata performa (kinerja) tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan, maka jabatan itu juga akan bergeser,” tambahnya.

Pada acara pelantikan yang juga disaksikan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Kang Emil juga menuturkan bahwa rotasi atau mutasi adalah hal biasa dan mesti menjadi bagian dari kekuatan pelaksanaan roda pembangunan di Jabar.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan