CIMAHI – Menteri Sosial (Mensos) RI, Juliari P Batubata menargetkan, sebanyak 1,8 juta Kepala Keluarga (KK) di luar wilayah Jabodetabek bisa menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) pekan ini.
Nominalnya mencapai Rp 600 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Hal tersebut diungkapkannya saat meninjau langsung penyaluran BST kepada KPM di Kota Cimahi pada Minggu (10/5). Penyaluran berlangsung di Kantor PT Pos Persero, Jalan Gatot Subroto.
“Minggu ini target kita sekitar 1,8 juta KK untuk BST di luar Jabodetabok. Makannya kami lihat sendiri langsung proses penyalurannya. Semoga lancar semua, tertib, mengikuti protkokol kesehtan yang ada,” ungkap Juliari.
Data Kemensos mencatat, di Kota Cimahi, tercatat 13.491 KPM yang mendapatkan BST. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.864 KPM telah menerima BST sebesar 600.000 rupiah.
Sedangkan sisanya sebantak 5.627 KPM akan diterima mereka mulai hari ini.
Sementara jumlah penerima BST di propinsi Jawa Barat tercatat sebanyak
321.016 KPM. Rincian penyaluran melalui PT Pos sebanyak 285.552 KPM, melalui bank BNI sebanyak 5.953 KPM, melalui BRI senanyak 18.296, melalui BTN sebanyak 826 KPM dan melalui Bank Mandiri sebanyak 10.389 KPM.
Dalam kesempatan tersebut, ia meminta uang sebesar Rp 600 ribu dari BST itu digunakan untuk kebutuhan yang bermanfaat untuk keluarga. “Uangnya jangan dibelikan rokok, itu untuk keluarga. Beli makan, yang penting-penting,” imbuhnya.
Bagi yang belum tercover BST, kata Juliari, akan dicover dari bantuan Pemprov maupun Pemkot. Pihaknya meminta intervensi dari pemerintah daerah (Pemda) bagi warga terdampak Covid-19 yang belum dapat bantuan dari pemerintah pusat.
Sebab menurutnya bantuan Rp 600 ribu secara keseluruhan tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat yang terdampak covid-19. “Kita harapkan intervensi dari pemda untuk warga yang terdampak dan belum dapat bantuan dari pemerintah pusat, tolong diperhatikan,” katanya.
Pihaknya juga meminta kepada Pemda untuk memperhatikan akurasi data untuk terus diperbaharui untuk dimasukan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Agar kedepannya data ini bisa di-update untuk masuk ke DTKS kalau tidak masuk nanti akan sulit untuk mendapat bantuan,” sebutnya.
Dengan adanya perbaharuan data oleh Pemda, maka diharapkan target 9 juta KPM penerima BST dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
