Konstruktif Lewat Jalur Oposisi

JAKARTA – Partai oposisi diminta tetap ada. Kritik membangun dapat menjadi penyeimbang pemerintah. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus ada monitoring. Oposisi diharapkan membangun lewat jalur lain di luar pemerintahan.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyarankan agar empat parpol di luar pemerintahan tetap memegang peranan sebagai mitra penyeimbang pemerintah atau oposisi. Terlebih, Presiden Joko Widodo dalam pidato Visi Indonesia menyatakan bahwa oposisi itu mulia selama tidak menebar kebencian.

“Saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sudah jelas. Dalam membangun suatu pemerintahan yang demokratis kita membutuhkan partai penyeimbang yang ada di luar pemerintahan. Partai yang ada di luar pemerintahan itu suatu kehormatan. Kritik tidak dilarang, asal konstruktif,” ujar Andreas di Jakarta, Selasa (16/7).

Ia bercerita, PDIP punya pengalaman 10 tahun sebagai oposisi. PDIP menunjukkan bahwa konsistensi sikap antara apa yang disampaikan saat berkampanye dengan yang dilakukan setelah proses pemilu selesai. “Meskipun selama 10 tahun PDIP menjadi partai di luar pemerintahan, rakyat tetap menghormati PDIP,” imbuhnya.

Menurut Andreas, soal koalisi pemerintah terbuka atau tertutup terhadap empat parpol tersebut merupakan ranah antar parpol dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Yang pasti, penyeimbang itu suatu kebutuhan dan dinamika politik itu membutuhkan parpol di luar pemerintah.

Sementara itu, momentum penyampaian pidato Jokowi dinilai sangat tepat. Terutama setelah pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Peneliti Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah mengatakan, konten secara keseluruhan, tidak ada hal baru.

Ide reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, bahkan terkait sumber daya manusia, nyaris sama dengan yang presiden sampaikan lima tahun lalu. Beberapa di antaranya tidak terjadi sepanjang lima tahun ini. Jadi, ini bisa menjadi pengingat bahwa visi dan misi presiden masih sama dengan 5 tahun lalu,” kata Dedi.

Pembangunan infrastruktur yang diharapkan menyambungkan sumber-sumber ekonomi, juga terkait keterbukaan investasi, presiden telah sampaikan sejak lima tahun lalu. Terutama upaya menghilangkan kerumitan-kerumitan birokrasi, hasilnya justru ironi dengan adanya kebangkrutan usaha, baik milik negara maupun swasta. “Iklim ekonomi semacam ini seharusnya tidak terjadi jika yang presiden nyatakan lima tahun lalu benar-benar terimplementasi dengan baik,” imbuhnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan