NGAMPRAH– DPRD Kabupaten Bandung Barat mengingatkan kepada Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna untuk menghindari praktik jual beli jabatan jelang rotasi, mutasi dan promosi eselon IIB atau kepala dinas di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bandung Barat, Eber Simbolon kepada Jabar Ekspres, Jumat (8/3).
“Menjelang rotasi dan mutasi kepala dinas nanti, saya mengingatkan agar tidak ada kasus suap menyuap soal jabatan. Lakukan secara profesional tanpa unsur kedekatan apalagi karena kepentingan politik dengan cara titip menitip. Supaya kerjanya bagus dan mampu membantu mewujudkan program sesuai jargon Bandung Barat Lumpat. Pak bupati sudah berkomitmen dan menyampaikan kepada kami bahwa dia akan fokus bekerja dan tidak mau bersentuhan dengan hukum,” kata Eber yang merupakan politisi Partai Hanura tersebut.
Eber menjelaskan, kasus yang menimpa Bupati Bandung Barat sebelumnya, tidak boleh lagi terulang pada era kepemimpinan Aa Umbara dan Hengki Kurniawan. Sebab, belajar dari kasus tersebut, justru malah mengganggu roda pemerintahan. “Kita harus ambil pengalaman pada bupati sebelumnya. Bupati yang sekarang ini merupakan seorang politik bukan birokrat jadi harus lebih hati-hati dan tidak macam-macam karena sudah ada contohnya kasus sebelumnya,” terangnya.
Foto Humas Setda Bandung Barat
Selain menghindari praktik jual beli jabatan, kata dia, bupati juga diminta untuk secepatnya melakukan rotasi, mutasi jabatan kepala dinas. Hal itu dikarenakan banyak jabatan Pelaksana Tugas (Plt) di beberapa dinas serta satu orang yang memegang dua jabatan. “Idealnya setelah Pilpres langsung gelar openbidding saja. Lakukan penyegaran agar pejabat tersebut bisa mengimplementasikan visi AKUR serta RPJMD yang sudah disusun. Apalagi sekarang sudah ada sekda definitif artinya tidak ada kendala lagi,” tegasnya.
Eber juga menyoroti soal latar belakang pendidikan harus sesuai dengan jabatan yang diduduki. Sebab, bila tidak sesuai akan berdampak pada kinerja. “Seperti periode sebelumnya ada seorang dokter hewan malah di tempatkan menjadi kepala Bappeda. Itu kan tidak nyambung. Tahun ini jangan diulangi dan bupati harus selektif menempatkan orang sesuai background pendidikannya. Sehingga kerjanya juga bakal baik,” kata Eber yang juga caleg periode 2019-2024.
