oleh

Tolak P3K Karena Tak Ada Pensiun

Hasil analisis di setiap kota kabupaten, kata dia, belum ada satu pun daerah yang mengakui bahkan mengapresiasi pengabdian honorer K2. Seharusnya Pemerintah Daerah bisa memberi apresiasi atas pengabdian bagi honorer K2 yang sudah membantu pelayanan masyarakat di setiap lini. “Di bidang pendidikan memang ada insentif dari sekolah masing-masing, tetapi yang bertugas di bidang lain bagaimana? Semua kan menjalankan tugas serta kewajibannya,” tanya Cecep.

Dia berharap Pemkot dapat memberikan pengakuan bagi honorer K2 berupa surat keputusan (SK) penugasan dari wali kota. Selain itu kesejahteraan mereka bisa diperhatikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun sumber dana lainnya. “Kesejahteraan juga diharap bisa ditingkatkan. Kalau begini, sama saja penistaan terhadap honorer. Saat ini baru di kisaran Rp 400 ribu, sementara UMK sudah Rp 1,9 juta,” kata dia dengan nada meninggi.

Dalam audiensi tersebut, beberapa perwakilan pegawai pun menyuarakan keluhannya. Seperti yang diungkapkan Tia Martiani, Guru di TK Negeri Pembina Kota Tasikmalaya. Menurutnya yang sudah mengabdi 15 tahun, kuota rekrutmen CPNS untuk formasi guru TK, selalu disisihkan serta terkesan dianggap sebelah mata. Dia bercerita, TK tempat bertugasnya tidak dapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hanya bantuan rutin saja. “Selama ini saya dapat bantuan dari TK hanya Rp 150 ribu, 3 tahun terakhir menjadi Rp 300 ribu,” ungkapnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga