Bandung – Forum Aksi Guru Independen (FAGI) dan Dewan Pendidikan Jawa Barat sepakat mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengkaji kembali kebijakan semua mata pelajaran diujikan dalam USBN SMA, SMK dan MA. Sebab, kebijakan USBN yang menjadi penentu kelulusan peserta didik mengakibatkan peluang kebocoran semakin besar.
Ketua Forum Aksi Guru Independen (FAGI) Iwan Hermawan mengatakan, pelaksaan ujian tahun ajaran sebelumnya, kebocoran soal dan kunci jawaban sama sekali tidak ada. Sebab, sistem yang digunakan yaitu pembuatan soal UAS masih dilakukan di masing-masing sekolah.
”Tetapi dengan nilai UAS (bukan USBN seperti ini), setidaknya akan membantu nilai kelulusan para peserta didik,” jelasnya.
Selain itu terang dia, sistem distribusi yang panjang dan bentuk soft file soal dan kunci jawaban ini pun diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kebocoran soal dan kunci jawaban. ”Hal ini (kebocoran soal dan kunci jawaban USBN) tidak akan terjadi apabila distrubsi yang tidak terlalu panjang dan bentuk file masih hard copy (kertas yang disegel) yang sedikit sulit dibocorkan,” terang dia.
Di sisi lain, faktor persaingan ketat bisnis bimbingna belajar bisa menjadi salah satu akibatnya, lalu operator sekolah pun bisa saja terlibat ditambah dengan teknologi canggih yang bisa meretas data-data penting ini semakin membuka peluang besar kemungkinan bocornya USBN ini.
Ketua Dewan Pendidikan Jawa Barat Wisnu Cahyadi mengatakan, SOP pembuatan soal USBN sudah bagus. Tapi, mekanisme pembuatan dan distribusi soal yang masih harus diperbaiki.
”Nanti, setelah mendapatkan bahan dan evaluasi, tim investigasi akan rekomendasi aspek apa yang harus diperbaiki,” tuturnya.
Sementara itu, saat Jabar Ekspres meminta tanggapan soal Kota Bandung menjadi wilayah terbanyak terjadinya kebocoran soal dan kunci jawaban SMA, SMK dan MA, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana menilai, hal tersebut bukan kewenangan Disdik Kota Bandung. Sebab, dari aspek tata kelola masuk ke kewenangan Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ahmad Hadadi, sistem distribusi soal dan kunci jawaban USBN ini, sudah sesuai SOP. Seperti soal 25 persen dari pusat, selebihnya bobot dari guru pelajaran yang di susun oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan diselaraskan ke level lain seperti Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sampai terakhir ke Sekolah. Namun demikian, ada rentang waktu yang panjang yang membuka peluang besar kebocoran tersebut. (mg2/rie)
