bandungekspres.co.id, SURABAYA – Masyarakat dalam waktu dekat bisa mendapat pelayanan kepolisian yang lebih baik. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendorong polda dan polres untuk membuat inovasi pelayanan publik yang lebih memudahkan. Untuk menjamin terlaksananya hal itu, Tribrata-1 (sebutan Kapolri) bakal menerapkan reward and punishment bagi yang berhasil dan gagal.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam dialog Jawa Pos Group di ruang Semanggi, Gedung Graha Pena, Surabaya, Jumat (2/9) lalu. Forum tersebut dihadiri sejumlah perwira tinggi Mabes Polri, Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadji, serta pimpinan media massa di bawah Jawa Pos Group dari seluruh Indonesia, termasuk Harian Umum Jabar Ekspres.
Tito menyatakan, masyarakat saat ini membutuhkan pelayanan polisi yang cepat. Untuk itu, polda dan polres harus membikin inovasi dalam hal pelayanan publik melalui digitalisasi. Misalnya, pembuatan SIM online, STNK online, dan SKCK online. ”Semakin cepat semakin baik,” katanya.
Dengan terobosan tersebut, masyarakat tidak perlu lagi bingung saat akan membuat laporan ke polisi. Pelaporan bisa dilakukan dengan sangat mudah. Pelapor cukup mengisi form yang disediakan secara online. ”Sekarang tidak ada lagi laporan yang pakai mobil dilayani cepat, yang nyeker (tidak pakai alas kaki, Red) disuruh duduk lama tidak dilayani,” tegas Tito.
Mantan kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) tersebut menegaskan, inovasi seperti itu tidak dilarang. Sebab, hal itu tetap merujuk pada konsep pembangunan Polri sesuai dengan rencana dan strategi yang sudah ditetapkan. Inovasi tersebut bisa dilakukan di tingkat polda maupun polres. Salah satu inovasi yang pernah muncul tapi masih akan tetap dijalankan Tito adalah quick response time.
Karena itulah, dia menantang polda dan polres untuk membikin sistem quick response yang lebih baik. ”Kalau bisa baik, saya mau datang. Saya ingin lihat kenapa bisa begitu. Saya akan ambil tanpa malu untuk diterapkan di polda yang lain,” ucapnya.
Tito menambahkan, Polri memiliki 61 program yang dikendalikan dari Mabes Polri untuk mengawasi semua di daerah. ”Akan terlihat polda dan polres yang eksekusinya kurang dilaksanakan. Mana juga yang bagus. Pokoknya, reward and punishment akan diterapkan,” tegasnya.