Sri Mulyani mengumumkan target pajak 2016 akan meleset Rp 219 triliun sehingga merasa perlu memangkas belanja hingga Rp 133 triliun.
Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk (WSKT) M. Choliq menilai, pemangkasan anggaran kementerian atau lembaga tidak akan berdampak terhadap percepatan pembangunan infrastruktur. Sekalipun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) termasuk yang akan terkena pemangkasan anggaran.
”Tidak berdampak karena sudah banyak BUMN besar itu meng-create proyeknya sendiri,” kata dia saat ditemui di Investor Day 2016 di gedung BEI.
Industri konstruksi sebagai tulang punggung percepatan infrastruktur juga diyakini tidak berpengaruh. Dia menyebut BUMN karya seperti PT Adhi Karya Tbk punya proyek LRT yang cukup besar. Begitu juga PT Wijaya Karya Tbk yang punya proyek kereta cepat dengan nilai cukup besar.
Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Imam Nugroho Soeko meyakini upaya penyelamatan makroekonomi oleh Menkeu Sri Mulyani tidak akan berdampak pada program pembangunan rumah rakyat.
Sri Mulyani telah memprediksi defisit akan melebar hingga 2,5 persen produk domestik bruto (PDB) atau Rp 313,7 triliun. Defisit tersebut lebih lebar daripada APBNP 2016 yang sebesar 2,35 persen dari PDB. Sri Mulyani menuturkan, dengan pelebaran defisit tersebut, pemerintah akan menambah utang Rp 17 triliun.
Sebagai informasi, realisasi pembiayaan di semester I 2016 menjadi Rp 230,7 triliun atau 1,83 persen dari PDB. Angka tersebut sudah 77,7 persen dari proyeksi di APBNP 2016 sebesar Rp 296,7 triliun. ”Sekarang pembiayaan masih pada sekitar yang direncanakan. Kita harapkan defisit tidak akan meningkat. Semoga tidak akan liar,” paparnya. (yan/byu/rie)
