Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan dan menggunakan anggaran APBD yang masih mengendap. Sebab, dengan semakin cepatnya uang yang dikeluarkan dari APBD, akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
”Segera keluarkan anggaran APBD, seawal mungkin setiap tahunnya. Sebab, uang itu akan beredar dan akan menambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota, dan provinsi,” kata Jokowi dalam Rakornas TPID di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (4/8) lalu.
Mantan Wali Kota Solo ini menyebut, pada Mei 2016 lalu, uang mengendap yang ada di APBD kabupaten/kota dan provinsi secara keseluruhan masih ada sebesar Rp 246 triliun. Sedangkan pada Juni 2016, mengalami penurunan menjadi Rp 214 triliun.
”Uang Rp 264 triliun itu besar sekali. Kalau uang ini keluar semua, pertumbuhan ekonomi kita akan terdongkrak naik. Juni turun jadi Rp 214 triliun tapi masih di atas Rp 200 triliun, hati-hati bapak ibu gubernur, bupati maupun wali kota. Ini keterlambatan realisasi seperti ini jangan diteruskan. Stop. Harus segera dikeluarkan,” paparnya.
Selain itu, kata Jokowi, semakin cepatnya uang yang mengendap dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka akan sangat membantu daerah-daerah yang sangat lemah dalam sektor swasta.
”Tanpa uang ini dikeluarkan, dari mana uang beredar di daerah apalagi daerah yang tidak punya kekuatan di sektor swastanya akan lebih berat lagi. Jadi penting. Segera keluarkan, segera lelang uang di Mei Rp 246 triliun, dan Juni Rp 214 triliun. Juli saya belum dapat angkanya. Ini masalah yang berkaitan dengan APBD,” urainya.
Sementara itu, pemangkasan anggaran disambut positif pasar saham. Proposal Sri Mulyani Indrawati itu diartikan sebagai upaya mendisiplinkan anggaran. Pada penutupan perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup naik 21,985 poin (0,411 persen) ke level 5.373,863. Investor asing masih melanjutkan aksi beli dengan membukukan pembelian bersih sebesar Rp 1,035 triliun kemarin.
Head of Equity Research PT Mandiri Sekuritas John Rachmat mengatakan, hanya beberapa hari setelah diangkat sebagai Menkeu baru, Sri Mulyani mengantongi izin usul pemangkasan anggaran. ”Menurut kami, hal itu juga menjadi contoh disiplin yang diperlukan Indonesia,” kata dia
