bandungekspres.co.id, JAKARTA – Peluang Honorer kategori dua (K2) tetap terbuka meski bargaining position (daya tawar) lemah. Peluang ini menurut anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto, sedang dibuka Badan Legislatif (Baleg).
”Nasib honorer K2 ini sebenarnya tergantung pemerintah, mau tidak mengeluarkan Perpres. Karena peluang itu kecil, Baleg DPR tengah membuatkan pintu masuk untuk penyelesaian honorer K2,” kata politikus Gerindra ini, kemarin (28/5).
Bambang mengaku, bersama salah satu politikus FPDIP sudah bersepakat untuk serius menciptakan pintu masuk pengangkatan honorer K2 melalui revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Selama ini, revisi UU ASN masih dalam sebatas wacana. Namun kali ini, Gerindra ditopang parpol lain akan berusaha membuat celah revisi UU ASN.
”Honorer K2 sabar dulu, ada beberapa revisi UU yang mendesak dibahas Baleg. Namun, paling tidak, adanya dukungan PDIP bisa membuat peluang pengangkatan honorer K2 menjadi PNS makin besar,” papar ketua poksi Baleg ini.
Di sisi lain, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi juga menyatakan, honorer K2 di bawah 35 tahun punya peluang menjadi PNS dengan mengikuti seleksi pada Agustus mendatang. ”Masih banyak kuota guru garis depan yang kosong dan ini peluang bagi honorer K2,” ucapnya.
DI bagian lain, nasib ribuan honorer kategori dua (K2) dari Kalimantan Barat ibarat hidup segan mati tak mau. Honorer yang rata-rata berusia di atas 35 tahun itu sampai sekarang masih menunggu kebijakan pemerintah mengangkat mereka menjadi PNS.
”Kami tetap menunggu sikap baik pemerintah. Kami ini sudah terlanjur basah, mau kerja apalagi kalau usia sudah di atas 35 tahun,” kata Korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kalimantan Barat Syarif Ferriansyah, kemarin.
Dia menyebutkan, jika pemerintah tidak mengangkat mereka menjadi CPNS, jalan satu-satunya adalah eksodus ke Malaysia. Apalagi wilayahnya sangat dekat dengan negeri Jiran.
”Apesnya ya jadi TKI, tapi kalau di Malaysia lebih enak, ya kami eksodus saja. Di sini pengabdian kami tidak dihargai,” ujarnya.
Syarief menambahkan, ada ribuan honorer K2 Kalbar yang menunggu kebijakan populis pemerintah. Jangan sampai harapan itu hancur karena pemerintah tidak perhatian kepada honorer K2. (esy/jpnn/rie)
