bandungekspres.co.id, BANDUNG – Pemprov Jaawa Barat akan memperbaiki tata kelola Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke pelayanan satu atap. Hal ini dilakukan untuk mereduksi banyaknya permasalahan TKI di Jabar.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku, permasalahan TKI khususnya di Jabar memang komplek. Sebab, banyak TKI yang tertipu jasa agensi penyedia tenaga kerja. Salah satunya, pemotongan penghasilan selama TKI bekerja.
”Seharusnya tidak begitu,” tegas Heryawan saat peluncuran Poros Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kemarin (13/5)
”Bahkan ada yang sudah setahun tidak menerima gaji karena mereka berangkat ke luar negeri dibiayai oleh agensi,” tambahnya.
Tidak hanya itu, dia juga mendapati sejumlah TKI yang dipaksakan berangkat tanpa keahlian dan ketrampilan. Nah, ini yang kemudian kerapkali memicu terjadi perlakuan yang kurang baik dari majikannya. ”Ya, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka,” ucapnya.
Melihat kondisi ini, lanjut Heryawan, Pemprov Jabar berkomitmen melakukan penataan TKI. Sebab, Jabar merupakan provinsi terbanyak penyuplai TKI ke luar negeri.
”Kita akan kelola dari hulu sampai hilir dengan membentuk sentra atau poros layanan pelatihan dan pemberdayaan TKI terintegrasi,” tutur politikus PKS tersebut.
Selain pelatihan dan peningkatan kapasitas, kata dia, pihaknya juga akan memberikan layanan purna TKI. Ini dilakukan bagi mereka yang tidak ingin kembali jadi TKI. ”Sehingga para eks TKI tersebut bisa mandiri dan membuka usahanya di Jabar,” urainya sambil mengungkapkan, dalam sentra itu juga menyediakan layanan perlindungan bantuan hukum untuk TKI bermasalah.
Di bagian lain, sentra TKI juga memerhatikan mereka yang hendak berangkat dari sisi ongkos perjalanan. Termasuk program pinjaman dana khusus bagi TKI. Pemberian dana untuk TKI ini dimaksudkan supaya TKI tidak terjerat renternir atau ijon.
”Jadi nanti kita berikan pinjaman untuk TKI yang tidak punya ongkos keluar negeri yang bekerjasama dengan bjb (bank Jabar Banten) atau bank lainnya,” tuturnya. ”Rencana program ini diharapkan segera diterapkan dengan dukungan dari semua pihak,” tambahnya.
Di tempat sama, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif yang hadir pada peluncuran program ini mengatakan, adanya program ini adalah untuk mengatasi banyaknya praktik penyuapan, pemerasan, dan gratifikasi pada layanan TKI.
