oleh

Adopsi Harus Melalui Putusan Pengadilan

bandungekspres.co.id, SUMUR BANDUNG – Perkembangan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM) semakin meningkat. Dan toleransi pemerintah kepada penghayat kepercayaan makin tinggi.

Begitupun kepedulian terhadap peraturan perundangan seperti UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diperbarui dengan UU Nomor 24 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2007 sebagai aturan pelaksananya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 tahun 2010 yang memungkinkan penghayat aliran kepercayaan mencatatkan dan melaporkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Serta Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, telah diterbitkan.

Baca Juga:  KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

”Dengan demikian, kemungkinan mengosongkan kolom agama di KTP bagi penghayat kepercayaan, merupakan konsekuensi logis untuk menegakkan aturan yang berlaku,” kata Kepala Bidang Pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Sugiharto kemarin (20/4).

Dia menambahkan, melalui keputusan bersama Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI,  memastikan terjaminnya hak-hak kelompok pemeluk agama minoritas lebih terjamin serta leluasa melaksankan ibadah.

Untuk itu, sahut mantan staf Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bandung tersebut, pemerintah harus memastikan setiap aparatur negara memberikan pelayanan sama kepada penghayat kepercayaan dalam hal administrasi kependudukan yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga